Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun menegaskan, wartawan menulis berita harus berdasarkan fakta, dan dikonfirmasi apabila merugikan pihak lain. Berita juga tidak boleh berdasarkan isu.
"Konfirmasi harus dilakukan pada berita yang sama. Kalau tidak berarti dia (wartawan) melanggar pedoman pemberitaan Media Siber," kata Hendry Ch Bangun, Senin (25/4) malam.
Hendry dimintai komentarnya bertalian dengan pemberitaan dua media siber di Sulawesi Utara, yakni Fakta88.com dan SwaraKawanua.id.
Dalam Fakta88.com edisi 23 April 2022, dengan judul berita Beredar Isu Anggota Senat Terima Suap, Terungkap Pertemuan dengan WL. Sementara SwaraKawanua.id, memuat : Pilrek, Isu Dugaan Suap Mencuat, Foto politikus Wenny Lumentut dan Puluhan Senat Beredar.
"Dua Media Siber tersebut belum terverifikasi di Dewan Pers," tegas Hendry.
Dijelaskan, berita tidak boleh berdasarkan isu atau gosip, tapi harus berdasarkan fakta. Berita yang dimuat dua media siber tersebut bersifat sepihak.
"Kalau mau investigasi silakan. Tapi, harus banyak narasumber dan sertakan bukti terjadi penyuapan," ujarnya.
Setelah membaca isi berita di dua media siber tersebut, Hendry mengatakan, berita ini hanya berdasarkan asumsi yang tidak bisa jadi bukti apapun. Setiap orang boleh saja bertemu, itu normal saja.
"Dewan Pers bersikap terbuka bila ada yang mengadu merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan, " tambahnya. (N-2)
DI era digital yang semakin maju, peran negara dalam memastikan pertahanan dan keamanan siber sangat krusial.
CrowdStrike mengeklaim telah mengidentifikasi masalah dan sedang melakukan perbaikan.
PEMERINTAH sudah saatnya memiliki pertahanan siber yang dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin
OJK menekankan pentingnya bank untuk benar-benar memperhatikan ketahanan siber mereka.
Wi-Fi publik sering digunakan di kafe, bandara, atau saat bepergian ke luar negeri untuk liburan atau perjalanan bisnis.
Pemerintah akan mengevaluasi kinerjanya dalam menjaga ketahanan siber. Agar kejadian serupa tidak lagi terulang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved