Proyek Strategis Rp850 Miliar di Bandara Nabire Papua Terancam Mangkrak

PROYEK Pembangunan bandar udara (bandara) baru di Kabupaten Nabire, Papua senilai Rp850 milliar yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN) berpotensi mangkrak atau tak berlanjut.

Pasalnya, pada 2022 ini tidak ada dana yang dialokasikan untuk kelanjutan pembangunannya.

Pembangunan Bandara Nabire baru yang berada di Wanggar, itu,
merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintahan
Presiden Joko Widodo. Tujuannya untuk meningkatkan konektivitas
dan membantu aksesibilitas transportasi logistik di Papua.

Ketua Komisi C yang antara lain membidangi anggaran pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nabire, Salmon Pigai mengatakan, akibat tidak adanya kejelasan dana dari APBN, bisa menyebabkan
pembangunan bandara ini terbengkalai.

Salmon mengaku sudah memantau kondisi di lokasi bandara, Senin (18/4). Pembangunan terbagi dalam dua bagian, yakni bangunan sisi udara dan sisi darat.

Sisi udara terdiri dari landasan pacu sepanjang 1.600
meter x 30 meter, landas hubung), landasan parkir pesawat, marka dan rambu sisi udara, telah terbangun.

"Dari hasil pantauan, untuk sisi udara sudah terbangun runway dan taxi way. Hanya apron saja yang belum tuntas dari 600 meter yang direncanakan, sampai sekarang baru 367 meter yang sudah dicor beton, sedangkan sisanya 233 meter belum dikerjakan," jelasnya, Jumat (22/4).

Dia menambahkan pembangunan sisi darat yang meliputi menara pengawas lalu lintas penerbangan atau tower bandara, terminal penumpang, gudang kargo, bangunan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK), gedung genset, bangunan administrasi/perkantoran dan hanggar, jalan masuk, dan tempat parkir kendaraan bermotor belum rampung.

"Tower ATC belum ada, kemudian stasiun bahan bakar avtur pertamina juga
belum ada, sedangkan bangunan terminal penumpang, kargo, PKP-PK,
perkantoran, gedung genset dan lainnya masih dikerjakan. Makanya kalau
tahun ini tidak ada dana untuk kelanjutan pembangunannya maka proyek ini berpotensi gagal," tandasnya.

Dituntaskan

Salmon pun meminta Presiden Jokowi, Menteri Perhubungan dan kementerian terkait untuk menuntaskan pembangunan Bandara Nabire tahun ini dengan mengalokasikan dana melalui APBN 2022.

"Atas nama rakyat Papua, kami minta Bapak Presiden Jokowi, menteri
perhubungan dan kementerian lainnya untuk tuntaskan pembangunan Bandara
baru Nabire tahun ini. Kami minta pembangunan bandar ini harus tuntas di masa pemerintah Bapak presiden Jokowi. Jangan sampai ganti pemerintahan, lalu ganti program dan menyebabkan pembangunan bandara Nabire gagal," tegasnya.

Dia menambahkan APBD Papua dan Pemkab Nabire sangat terbatas, sehingga
tidak bisa digunakan untuk membiayai pembangunan bandara tersebut.

"Kami sangat sayangkan bila tahun ini tidak ada dana dari APBN untuk
membiayai pembangunan bandara baru di Nabire. Padahal targetnya akhir
2022 rampung. Untuk itu, kami minta perhatian dan intervensi dari bapak
Presiden Jokowi dan menteri perhubungan untuk menuntaskan proyek
pembangunannya," lanjut Salmon.

Keberadaan bandara baru di Nabire sangat strategis. Dengan panjang runway 1600 meter, bisa didarati pesawat jenis ATR dan mendukung pelayanan penerbangan di kabupaten-kabupaten di kawasan pembangunan Meepago, Lapago dan Saireri, Papua. Diantaranya Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Yapen, Kabupaten Waropen dan kabupaten-kabupaten lainnya.

"Bandara baru di Nabire diproyeksikan ke depan untuk didarati pesawat Boeing. Untuk itu, pemerintah harus menuntaskan pembangunannya. Kalau tuntas tahun ini maka pesawat ATR bisa masuk dan ke depan ditambah lagi panjang run way, sehingga pesawat berbadan lebar seperti Boeing bisa juga masuk ke Nabire," tandasnya.

Alokasi APBN

Sementara itu, Kepala Kantor Unit Pelaksana Bandara Nabire, Muhamad Nafik yang dihubungi terpisah mengaku, hingga kini belum mengetahui besaran alokasi anggaran dari APBN untuk kelanjutan pembangunan bandara baru itu.

"Sampai dengan hari ini kami belum tahu berapa alokasi untuk penyelesaian bandara baru. Yang kami ketahui, informasi dari pimpinan kami di pusat akan ada penyesuaian atau pengurangan. Makanya kita masih tunggu," terangnya.

Muhamad menjelaskan, pembangunan bandara baru dicanangkan pertama kali
saat kunjungan Presiden Joko Widodo pada 2017. Pada 2018-2019 dimulai penyusunan perencanaan dan sistem pembangunan bandara ini yang diputuskan dilakukan pada tahun jamak, selama tiga tahun, pada 2019 hingga 2021.

"Pengerjaannya multiyears. Kontraknya mulai 2019 hingga 2021. Pada 2019 ada penyempurnaan desain dan value engineering yang mengevaluasi fungsi-fungsi bangunan yang esensial sehingga pelaksanaan pembangunan baru dikerjakan pada. Proses lelang dan pengadaan dilakukan awal 2020. Kemudian baru pada Agustus 2020 kontrak untuk pekerjaan sisi udara dan September 2020 untuk kontrak pekerjaan sisi darat dilaksanakan," urai Muhamad.

Progres pembangunan bandara, lanjut dia, sesuai dengan kontrak yang sudah berakhir Desember 2021. Capaian pembangunan fisik untuk
sisi udara sudah 100%, sedangkan sisi darat ada adendum karena dana
tidak cukup.  

Sisi udara dananya kurang lebih Rp442 miliar dan dan sisi darat Rp189 miliar. Dana yang tersedia 74,52%.

"Untuk pengoperasian bandara tentunya harus 100% pembangunan, baik dari sisi udara maupun dari sisi darat. Karena itu, kita masih menunggu alokasi anggaran untuk kelanjutan penyelesaian pembangunan bandara ini," tandasnya. (N-2)