Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POLRESTA Jayapura Kota, Jumat (1/4), mengerahkan 1.000 personel gabungan TNI-Polri untuk mengamankan demo tolak daerah otonomi baru (DOB).
Personel gabungan TNI-Polri itu dikerahkan pada lima titik yang tersebar di tiga distrik di Kota Jayapura, salah satu titiknya adalah di lingkaran Abe, Distrik Abepura lokasi para pendemo secara bergantian melakukan orasi.
Kapolresta Jayapura Kota Kombes Gustav Urbinas seusai pengamanan terhadap pendemo di Abepura, Jumat, mengakui tidak diizinkannya pendemo melakukan long march ke Gedung DPRP Papua karena tidak ada yang bertanggung jawab.
Saat meminta izin untuk melaksanakan demo, mereka tidak melengkapinya dengan mengungkap siapa koordinator lapangan dan penanggung jawab aksi tersebut sehingga tidak diizinkan.
Baca juga: Patok Batas Negara RI-PNG dalam Kondisi Aman
Selain itu, juga tidak diizinkan untuk long march karena itu akan mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
"Polisi tidak menutup ruang demokrasi namun pendemo juga harus memenuhi persyaratan yang berlaku dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya," ujar Kombes Urbinas.
Kapolres Jayapura Kota menegaskan, selama pendemo tidak mematuhi ketentuan, maka pihaknya tidak akan memberi izin dan membiarkan melakukan long march.
Sebelumnya tanggal 8 Maret lalu aksi demo tolak DOB di Jayapura dibubarkan paksa oleh aparat berwenang.(Ant/OL-4)
Sektor wisata menjadi salah satu alasan disulkannya peluang Kepulauan Nias menjadi Provinsi baru.
Wacana pemekaran Provinsi Nias diyakini dongkrak sektor wisata
Ma'ruf Amin menekankan keseriusan pemerintah membangun Papua
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa situasi HAM di Papua belum membaik dari tahun sebelumnya.
GUBERNUR Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyetujui Natuna dan Anambas lepas dari Kepri. Ada apa?
Pulau Papua mengandung berbagai sumber daya alam yang melimpah untuk dieksplorasi, baik itu pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, tambang, sektor perikanan, dan kelautan
Komnas HAM menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta agar peristiwa penembakan yang terjadi pada aktivis HAM Yan Christian Warinussy untuk segera diusut.
KPK meminta pengelolaan Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pelayanan bisa menjadi optimal.
MASYARAKAT Fakfak, Papua Barat, menerima bantuan sejumlah perlengkapan untuk kebutuhan dan kesehatan. Perlengkapan tersebut berupa 11 genset dan 4 alat kesehatan ventilator.
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan Kabupaten Manokwari di Papua Barat menjadi contoh terbaik dalam hilirisasi kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan domestik dan pasar ekspor.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau jalanya pertanaman padi dan cetak sawah di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved