Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENYAMBUT Hari Bhakti Pemasyarakatan ke 58 , jajaran Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Bangka Belitung bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Bangka Belitung menggelar vaksin tahap III atau booster bagi para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, Rabu (23/3).
Acara tersebut diadakan serentak di seluruh Indonesia dan dipantau langsung oleh Kabareskrim Komjen Agus Andrianto melalui telekonferensi media virtual dan dihadiri Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra dan Kapolres Pangkalpinang AKBP Dwi Budi.
Dalam kunjungannya ke Lembaga Pemasyarakatan, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra menekankan utnuk terus melakukan percepatan vaksinasi guna mendukung program pemerintah.
"Kita berada di Lapas ini dalam rangka kegiatan vaksinasi booster, kegiatan ini juga dipantau langsung oleh Kabareskrim," ujar Irjen Yan Sultra.
Selain itu turut hadir juga dari unsur Kemenkumham yakni Kakanwil Kemenkumham Bangka Belitung T Daniel Tobing, Kepala Divisi Pemasyarakatan Agus Irianto, Kepala lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkal Pinang Badaruddin, Kepala Rupbasan Pangkal Pinang Andy Ferli dan para kepala UPT Kemenkumham wilayah Bangka Belitung serta unsur Forkomfinda baik dari TNI maupun pemerintah daerah.
Selalu tuan rumah, Kakanwil Kemenkumham Bangka Belitung T Daniel Tobing mengatakan, sebanyak 120 narapidana dan 41 petugas mendapatkan vaksin tahap III berjenis Pfizer.
Baca juga : Dukung Pengembangan UMKM, Kanwil Kemenkumham NTT Teken MoU dengan Bank NTT
"Untuk vaksin tahap 1 dan 2 menggunakan jenis vaksin Sinovac dan untuk booster (tahap III) menggunakan vaksin jenis Pfizer," ungkap Daniel Tobing.
Sementara Kepala Lapas Kelas IIA Pangkalpinang Badarudin menambahkan, untuk capaian vaksinasi tahap satu dan dua di lingkungan pihaknya telah mencapai 95 persen, kemudian untuk tahap ketiga sekitar 120 orang atau 25 persen.
"Untuk vaksinasi satu dan dua terlaksana sudah 95 persen, kemudian vaksin ke tiga hari ini sudah mencapai 120 orang dari 49 warga binaan berarti sudah 25," jelasnya.
Sejauh ini, pihak kemenkumham terus bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian dan TNI guna mencapai target vaksinasi.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Rumah Barang Sitaan Negara Andri Ferly berharap, percepatan vaksinasi terus digencarkan dan ditargetkan selesai sebelum Ramadan.
"Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, dan berharap selesai sebelum Ramadan tiba,", pungkasnya. (RO/OL-7)
Ada mantan narapidana kasus korupsi yang kembali berkompetisi atas putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Seluruh narapidana yang mendapatkan remisi tidak ada yang langsung bebas.
Saat ini jumlah penghuni Lapas se-Riau diketahui telah mencapai 14.692 orang. Padahal kapasitasnya hanya untuk 4.555 orang.
Kemenkumham akan memberikan remisi serta pengurangan masa pidana khusus bagi 159.557 narapidana serta anak binaan pada momen Lebaran tahun ini.
Sebanyak 1.642 narapidana beragama Hindu mendapatkan remisi khusus Nyepi 2024
Asep berpesan agar WBP yang telah mengikrarkan diri untuk mengikuti seluruh program pembinaan dengan tekun, semangat, aktif dan produktif dalam program pembinaan kemandirian.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada Senin, 29 Juli 2024.
Kemenkumham Dhahana Putra mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memberikan pengaturan hukum yang lebih tegas mengenai kohabitasi dan perzinaan atau kumpul kebo
KPK minta Kemenkumham mencegah lima orang yang diyakini berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan masyarakat adat Sunda dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan kekayaan intelektual budaya mereka.
Kemenkumham kembali membuka seleksi Calon Taruna/i (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) untuk Tahun Anggaran 2024.
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved