Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PEMERINTAH memastikan akan terus memberi perlindungan dari
berbagai aspek terhadap pekerja migran Indonesia (PMI).
Yang terbaru, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama Kementerian Tenaga Kerja meresmikan Skema Baru KUR Penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia, di Bandung, Selasa (14/3).
Acara ini dihadiri langsung Kepala BP2MI Benny Ramdhani, serta
disaksikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ida Fauziyah dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto secara daring.
Benny menjelaskan, selama ini penderitaan PMI belum berakhir. Meski berkontribusi terhadal sumbangan devisa, mereka masih mendapatkan perlakuan tidak mengenakan. Salah satunya terkait permodalan
yang diperlukan sebelum mereka berangkat ke negara tujuan.
Menurut Benny, sebelum diberangkatkan perusahaan, PMI memerlukan modal
seperti untuk membuat paspor, mengikuti pelatihan, sertifikasi,
pemeriksaan kesehatan, hingga akomodasi perjalanan. Selama ini, PMI mendapatkan pinjaman dari rentenir dengan bunga yang mencapai 30%.
"Karena mereka tidak bisa mengakses perbankan, jadi mengandalkan
rentenir dengan bunga yang mencapai 25%-30%," katanya.
Negara hadir
Benny pun menilai hal ini tidak bisa dibiarkan karena sangat membebani PMI. Terlebih, para pahlawan devisa itupun kerap menjadi korban
pemalakan dari berbagai petugas selama perjalanan pulang menuju Tanah
Air.
"Oleh karena itu, program ini semoga menjadi solusi," ujarnya.
Dia memastikan negara harus hadir untuk mengatasi persoalan yang dialami PMI tersebut. "Ini kebijakan revolusioner, kami siap perang melawan pihak-pihak yang selama ini memeras para pahlawan devisa."
Untuk mengawal Program Skema Baru KUR Penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia, pihaknya bekerja sama dengan bank-bank BUMN dan perbankan syariah BUMD untuk memberikan modal kerja kepada PMI. Modal yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka sebelum berangkat ke negara tujuan dengan bunga yang rendah.
"Bunga hanya 6%. Jelas ini jauh lebih kecil dibanding yang diterapkan
rentenir," katanya.
Bahkan, menurutnya pada 2022 ini bunga yang diterapkan dalam KUR
tersebut hanya 3%. "Ada subsidi dari pemerintah sebesar 3%," ucapnya.
Di tempat yang sama, Sunarna Eka Nugraha, Pemimpin Divisi Bisnis
Usaha Kecil dan Program BNI, mengatakan, pihaknya menyiapkan Rp250
miliar untuk mendukung program tersebut.
"Kami akan maksimalkan ini untuk membantu pekerja migran. Hingga akhir Desember 2022, bunganya 3%, karena ada subsidi 3% dari pemerintah," tandasnya. (N-2)
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, pihaknya tidak perlu mengeluarkan peraturan baru untuk memberikan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Puluhan mitra agen dari perusahaan jasa ekspedisi terkemuka di Indonesia, Lion Parcel (PT Lion Express) diberangkatkan berlibur ke Jepang.
BNI berkomitmen untuk terus mempercepat penyaluran permodalan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan BNI Wirausaha (BWU) kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ada hambatan-hambatan yang dialami oleh para usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh pinjaman dana kredit usaha rakyat (KUR) dari pemerintah.
Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM bidang Hubungan Antar Lembaga Riza Damanik mengatakan perlu ada terobosan yang dilakukan agar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai target.
TENAGA Penyuluh Pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sangatlah kurang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved