Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
FORUM Bersama Kepala Daerah dan Tokoh Adat se-Tanah Tabi Papua mendukung penuh rencana pemerintah pusat bersama DPR RI membentuk Daerah Otonomi Baru tingkat Provinsi di tanah Papua.
Dalam rencana yang dibahas pemerintah dan DPR RI, akan ada tiga provinsi baru di Papua yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
“Kami para tokoh adat dan kepala daerah se-Tanah Tabi meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabuparen Membramo Raya mendukung penuh pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi di Papua. Kami juga mendesak agar pemerintah pusat dan DPR RI untuk tetap konsisten dengan agenda yang saat ini sudah berjalan,” ungkap Ketua Forum Bersama Kepala Daerah se-Tanah Tabi, Mathius Awoitauw dalam pernyataan bersama yang disampaikan kepada wartawan, Jumat (11/3).
Forum Bersama Kepala Daerah se-tanah Tabi dan para tokoh adat, kata dia hari ini berkumpul di Sentani untuk menyamakan pemikiran dan pandangan serta merespon dinamika yang berkembang di Papua terkait agenda pembentukan Daerah Otonom Baru tersebut.
Baca juga : Gubernur NTB Apresiasi Program Pemberdayaan UMKM Indosat di Mandalika
“Artinya pernyataan sikap yang dibuat ini untuk juga memberikan dukungan politik setelah ada dinamika yang berkembang beberapa hari ini. Kami menilai agenda pemekaran Provinsi sudah melewati pertimbangan matang oleh pemerintah pusat dalam konsultasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat Papua selama ini. Tentu ini kita perlu kawal bersama,” jelas Mathius.
Pihaknya juga meminta agar Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua, dan MRP ikut merespon dinamika sosial politik yang berkembang.
“Artinya Gubernur Papua, DPR Papua dan MRP perlu ikut sama-sama mengawal ini. Agenda politik Pemekaran harus dilihat secara proporsional dalam kacamata niat baik sebagai salah satu upaya mempercepat pembangunan di tanah Papua,” pungkas Mathius. (OL-7)
Sektor wisata menjadi salah satu alasan disulkannya peluang Kepulauan Nias menjadi Provinsi baru.
Wacana pemekaran Provinsi Nias diyakini dongkrak sektor wisata
Ma'ruf Amin menekankan keseriusan pemerintah membangun Papua
GUBERNUR Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyetujui Natuna dan Anambas lepas dari Kepri. Ada apa?
Jokowi menjelaskan sebelum ada pemakaran, warga Merauke yang ingin mendapatkan pelayanan dari Provinsi harus terbang jauh ke Jayapura.
Menurut Paskalis, untuk di Papua ini yang mulai menyuarakan DOB di wilayah selatan yang sekarang dikatakan dengan Provinsi Papua Selatan.
Pemprov Papua Barat Daya pada 2023 mengalokasikan dana Rp112 miliar untuk penanggulangan stunting.
RAMAINYA bursa calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Jakarta, menggema hingga ke pelosok negeri tak terkecuali di Papua
Program magang angkatan pertama dilakukan di Jakarta selama satu bulan yang diikuti 18 ASN perwakilan dari berbagai organisasi perangkat daerah Kabupaten dan Provinsi Papua Barat.
Sering bepergian dengan jet pribadi, KPK klaim kantongi alasan gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe.
Pemkab Merauke haruslah proaktif bersinergi dengan TNI dan Polri untuk memberikan dukungan anggaran terkait sarana dan prasarana kebutuhan TNI-Polri di daerah perbatasan Indonesia.
Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menilai bahwa implementasi UU Otsus dan DAK perlu ada peran aktif masyarakat untuk mengawasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved