100 Juta Warga Indonesia belum Punya Rekening

SEKITAR 100 juta warga Indonesia belum memiliki rekening karena tidak memiliki akses terhadap sektor jasa keuangan.

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kusumaningtuti S Soetiono mengatakan, berdasarkan survei tentang literasi keuangan yang dilakukan pada 2013, 4 dari 10 orang Indonesia belum memiliki akses ke sektor keuangan.

"Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap sektor keuangan dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif," ujar Kusumaningtuti Rabu (25/5) pada acara pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Padang, Sumatra Barat.

Menurutnya, tingkat inklusi keuangan di Sumbar telah mencapai 90% dan berada di atas nasional yang hanya 59,7% serta literasi 30,75% juga di atas nasional yang baru 21,8%.

Kendati Sumbar berada di atas nasional, menurutnya, tetap harus meningkatkan agar dapat mengoptimalkan semua produk dan layanan sektor jasa keuangan.

Dikatakannya, perekonomian daerah secara agregat akan mendukung perekonomian nasional dengan menggerakkan sektor keuangan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"UMKM berkontribusi 60% terhadap pendapat domestik bruto (PDB) dan menyerap 90% tenaga kerja nasional," terangnya.

Kusumaningtuti menambahkan, peningkatan akses dan layanan keuangan penting, sebab bisa menekan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan untuk mempercepat akses keuangan daerah, pihaknya mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sehingga lebih banyak uang beredar di masyarakat untuk aktivitas produktif.

"TPAKD diketuai oleh sekda (sekretaris daerah), anggotanya ada dari BI (Bank Indonesia), OJK, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya," tukasnya. (YH/OL-5)