Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PENGAMAT Kebijakan Publik sekaligus Guru Besar dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Cecep Darmawan mengatakan, DPRD Kota Bandung hendaknya mempertimbangkan kembali rencana pembelian handphone bagi anggota dewan yang anggarannya mencapai Rp1,085 miliar.
"Untuk apa handphone tersebut dan apakah itu kebutuhan mendesak bagi anggota dewan. Menurut saya semua anggota dewan pasti sudah memiliki handphone. Lebih baik dana dialihkan untuk penanganan Covid-19 atau bidang pendidikan," kata Cecep Darmawan ketika dimintai tanggapannya, Senin (21/2).
Menurut Cecep, dalam konidisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir, rencana pembelian handphone sangat sensitif. Ia menilai, seharusnya anggota DPRD Kota Bandung memiliki sense of crisis di tengah pandemi seperti saat ini.
Ia menyebut, sebaiknya anggaran pembelian handphone tersebut dialihkan yang lebih bermanfaat dan menyentuh masyarakat saat ini. "Banyak kepentingan yang lebih mendesak dan urgensi daripada pembelian handphone," ujarnya lagi.
Cecep menambahkan, yang perlu dipertanyakan apakah pembelian handphone ini merupakan usulan semua anggota dewan. "Kangan-jangan belum semua anggota dewan mengetahui rencana pembelian ini," jelasnya.
Di sisi lain, Sekretaris DPRD Kota Bandung M Salman Fauzi membenarkan rencana pembelian handphone tersebut. Namun, Salman enggan memberikan keterangan lebih detail mengenai rencana pengadaan ponsel mewah tersebut.
Ia menyarankan agar langsung menanyakan hal itu ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Bagian Umum Sekretariat DPRD (Setwan) Kota Bandung. "Langsung ke bagian PPK-nya saja. Saya takut salah ngomong apalagi soal anggaran begini. Langsung aja ke Bagian Umum karena mereka KPA (Kuasa Pemegang Anggaran)-nya," ucap Salman.
Sebagai diketahui, Sekretariat DPRD Kota Bandung berencana menganggarkan pembelian 47 unit smartphone baru. Rencana pengadaan tersebut dilakukan melalui metode e-purchasing dan memakan biaya dengan pagu anggaran Rp 1.085.648.300 atau Rp 1,085 miliar. Bila dirinci, harga smartphone itu masing-masing Rp23.085.106.
Pagu anggaran untuk rencana pembelian smartphone baru itu pun terpampang jelas dalam laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP). Paket dengan nama pengadaan smartphone ini memiliki kode 31161257. "Metode pemilihan : e-furchasing. Pemanfaatan barang/jasa mulai Februari 2022, akhir Maret 2022," demikian bunyi detail paket pengadaan smartphone baru DPRD Kota Bandung Senin (21/2).
Meski Kota Bandung saat ini tengah mengalami lonjakan kasus COVID-19,
nampaknya mata anggaran untuk rencana pengadaan smartphone baru tersebut tak akan digeser lantaran masih tercantum dalam laman SIRUP LKPP.
Saat dikonfirmasi, empat pimpinan DPRD sekaligus pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung belum ada yang memberikan respons mengenai rencana pengadaan smartphone itu. Hanya Ketua DPRD Tedy Rusmawan saja yang sempat memberikan tanggapan saat dihubungi. Namun, politisi PKS ini justru menyarankan wartawan agar menanyakan rencana
Saat dikonfirmasi, empat pimpinan DPRD sekaligus pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung belum ada yang memberikan respons mengenai rencana pengadaan smartphone itu. Hanya Ketua DPRD Tedy Rusmawan saja yang sempat memberikan tanggapan saat dihubungi. Namun, politisi PKS ini justru menyarankan wartawan agar menanyakan rencana pengadaan tersebut kepada Sekretaris DPRD langsung.
"Saya tidak bisa komentar kalau soal itu, langsung saja ke Pak Sekwan (menyebut Sekretaris DPRD Kota Bandung) karena ranahnya ada di beliau," ucapnya. (OL-15)
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved