Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DEKLARASI hari pungut hitung suara (pungsura) pemilihan umum, yang jatuh pada 14 Februari 2024, digelar Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar, Jawa Timur, Senin (14/2), secara kreatif dan heroik.
Kental dengan suasana kepahlawanan, karena deklarasi digelar di depan Monumen Peta, di Jalan Suprijadi, Kota Blitar.
Komisioner KPU Kota Blitar Edy Saputra mengungkapkan ada makna historis dari penetapan pungsura yang jatuh pada 14 Februari sesuai SK KPU RI nomor 21 Tahun 2022. Termasuk untuk publik di Kota Blitar.
“Tanggal tersebut adalah hari pemberontakan Tentara PETA Blitar dengan Suprijadi sebagai pemimpinya. kita mencoba mengelaborasikan tanggal yang sama juga dengan Hari Valentine," ujar Edy Saputra.
Mantan jurnalis Media Indonesia itu menyebut dengan banyak simbol perekat pada hari pencoblosan itu bisa memperkuat bahwa pemilu diwarnai dan dikelilingi dengan spirit cinta kasih dan bela bangsa.
Selain deklarasi, para komisioner KPU juga melaksanakan aksi simbolik coblosan poster bertuliskan angka 14 Februari. Deklarasi ditutup dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri. (N-2)
Dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjamin kesuksesan Pilkada.
Berdasarkan hasil penghitungan suara di internal Partai NasDem, suara Farhan seharusnya aman dan bisa mendapatkan satu kursi di DPR RI Dapil Jabar I.
Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata memantau langsung PSU di 2 TPS di Kabupaten Lewoleba, NTT.
Aplikasi SiRekap ini tengah menjadi sorotan karena banyaknya kesalahan yang diinput. DPRD Kota Bogor mendorong KPU Kota Bogor untuk kembali menggunakan sistem manual
LOGISTIK pemilu tahap pertama sudah tiba di 16 dari 22 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk persiapan Pemilu 2024 mendatang.
Permohonan pembatalan berpotensi menimbulkan keresahan di dalam masyarakat sebab pemilihan anggota KPUD Papua Pegunungan telah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved