Pemerintah Harus Lebih Serius Menjaga Kebudayaan Lokal

PEMERINTAH Pemerintah dan DPR RI diminta lebih aktif dalam menjaga
kehidupan berbudaya di masyarakat. Pasalnya, saat ini warisan leluhur
tersebut semakin ditinggalkan, bahkan banyak yang dinistakan.

Hal ini disampaikan sejumlah tokoh masyarakat adat Sunda saat mendatangi kantor DPD PDIP Jawa Barat, di Bandung, Rabu (2/2).

Perwakilan dari Majelis Masyarakat Adat Budaya Sunda, Ari Mulya Subagja, menyayangkan saat ini semakin banyak masyarakat yang meninggalkan kebudayaan lokal.

Bahkan, kata dia, saat inipun banyak dilakukan penistaan terhadap
kebudayaan yang dilakukan oleh tokoh, di antaranya politisi.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah lebih aktif agar tidak ada lagi masyarakat yang meninggalkan kebudayaan lokal, apalagi sampai menistakannya.

Menurut dia, salah satu upaya bisa dilakukan dengan memberlakukan undang-undang tentang hukum adat. "Hari ini masih RUU di prolegnas," katanya.

Padahal, lanjut dia, sejak 2017 dirinya sebagai ketua Majelis Adat Sunda sudah diminta membuat konsep tentang rancangan undang-undang tersebut. "Tapi sampai sejauh ini belum ada prosesnya," kata dia.

Jika undang-undang tentang hukum adat sudah diberlakukan, menurutnya
akan ada batasan tentang apa saja yang terkait dengan kebudayaan. "Nanti diatur bagaimana sikap-sikap atau koridor yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Ini yang akan menguatkan adat budaya Indonesia, dan tentunya bangsa Indonesia sendiri," katanya.

Saat ini, menurut Ari, kekuatan budaya sangat lemah. "Hari
ini karut marut, pecah belah. Selama ini hanya bahasa (daerah yang masih dipertahankan), belum ada nilai-nilai lainnya," katanya.

Dia pun meminta pemerintah membangun gerakan kebudayaan yang lebih
konkret. "Harus dibangun gerakan budaya yang terus menerus, gerakan yang menjadi keseharian dari masyarakat," katanya.

Penista budaya dihukum

Lebih lanjut, Ari pun meminta pelaku penistaaan budaya agar dihukum
berat. Dia menyontohkan, anggota DPR RI, Arteria Dahlan, yang sudah
menyinggung bahasa Sunda agar diproses hukum.

"Kami sudah melaporkan Arteria Dahlan ke Polda Jabar, dan hari ini kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Polda Metro, karena posisi yang bersangkutan saat membuat pernyataan ada di wilayah Polda Metro. Hari Jumat saya dimintai keterangan tambahan. Mudah-mudahan bisa berlanjut di pengadilan," katanya.

Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono memahami ketersinggungan yang
dirasakan masyarakat adat. Oleh karena itu, pihaknya menginisiasi
pertemuan yang bertajuk 'Guyub Rakyat dan Tokoh Jawa Barat' ini untuk
menampung aspirasi dan suara hati dari masyarakat adat.

Dia juga sepakat bahwa kebudayaan harus dijaga karena merupakan benteng
yang kokoh bagi keberlangsungan bangsa dan negara. "Budaya itu bisa
membangun kondusivitas. Budaya harus dijaga agar kita siap dan tangguh
dalam menghadapi berbagai ancaman," katanya.

Dia pun meyakini kekuatan kebudayaan ini akan menjaga keutuhan dan
persatuan masyarakat. "Membangun spirit budaya dan etika dalam membangun Indonesia dan memperkuat kebinekaan," tandasnya. (N-2)