Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WALI Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Mohammad Ramdhan Pomanto, tanpa ragu sedikitpun membubuhkan tanda tangannya pada piagam pencanangan pembangunan zona integritas (ZI). Ia menyatakan dukungan penuh atas
pencanangan Kota Makassar sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Menurut Danny Pomanto, sapaan akrabnya, pencanangan Makassar sebagai WBK dan WBBM menjadi suatu bagian penting dalam menjalankan ekonomi dan membangun perekonomian di ibu kota Sulawesi Selatan.
"Berbicara masalah ekonomi, kelancaran pendanaan semuanya harus bagus,
sehingga dibutuhkan integritas agar tidak terjadi korupsi dan birokrasi
tetap jalan dengan lurus. Intinya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah kita," ujarnya di Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Negara, Gedung Keuangan Negara (GKN), Makassar, Rabu (19/1).
Dia menyebutkan jika integritas sangat dibutuhkan baik secara individu maupun kelembagaan. Selain itu integritas sebuah kota juga sangat diperlukan.
"WBK dan WBBM dari semua instansi yang ada di Kota Makassar ini, akan mendukung integritas kota. Kalau integritas kota baik dampaknya akan
muncul orang membawa uangnya ke sini, karena merasa aman dan lancar. Itu yang kita inginkan agar masyarakat dapat sejahtera, pajak akan berjalan dengan baik, sehingga aset-aset kita akan terjamin," urai Danny.
Dia juga menyebutkan, pencanangan Makassar wilayah bebas korupsi, sudah
tertuang dalam visi misinya, yaitu Makassar bebas indikasi korupsi.
"Saya punya misi visi masuk di situ. Bayangkan bebas indikasi korupsi. Itu tidak gampang, karena tidak sesederhana yang orang pikirkan. Karena itu, bagi kami ada tiga ukurannya yaitu jujur LHKPN, bebas
temuan BPK dan bebas temuan kinerja dari inspektorat," tandasnya. (N-2)
Kehadiran mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, dinilai membuat seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menarik.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, sedang mempertimbangkan untuk mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BPS melaporkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2023 sebesar 3,92.
Tercatat, pada tahun 2023, Jawa Tengah sudah memiliki 30 desa antikorupsi yang dibina bersama oleh Pemprov Jateng dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) harus berasal dari latar belakang pegiat antikorupsi.
Salah satu langkah preventif yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menghindari korupsi ialah dibutuhkan sistem pendidikan moral antikorupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved