Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PARTAI NasDem menargetkan posisi 3 besar pada pemilu legislatif (pileg) 2024 mendatang. Untuk mencapai target itu, NasDem terus melakukan konsolidasi dan penguatan mesin partai di semua tingkatan.
"NasDem fokus mencapai target tiga besar dalam Pileg 2024. Dengan pencapaian target tersebut, diharapkan partai dapat menempatkan dan memenangkan kader-kader terbaiknya pada Pilkada serentak 2024 mendatang," jelas Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustopa disela agenda Pendidikan Politik dan Kaderisasi Partai NasDem, di Hotel Harper, Purwakarta, Jumat (14/1).
Menurut Saan, konsolidasi dilakukan melalui unsur DPD kabupaten dan kota, kader dan seluruh struktur partai. "Kita ingin melakukan pendidikan tentang nilai-nilai NasDem, agar memiliki loyalitas dan militansi," ungkapnya.
Saan mengakui, sekolah politik bertujuan untuk penguatan jelang Pemilu 2024. Dalam pendidikan ini, para kader akan mendapatkan keterampilan teknis tentang membangun jaringan di tingkat terbawah. "Ini penting untuk menghadapi pemilu 2024. Bagaimana memengaruhi masyarakat agar memilih NasDem," Ungkapnya.
Meski begitu, Saan juga memastikan pihaknya juga membekali peserta dengan tips dan solusi dalam membantu persoalan masyarakat terutama menyangkut pandemi Covid-19 yang saat ini belum berakhir. "Rakyat butuh banyak pertolongan, kader bisa memberikan solusi ke masyarakat lewat kegiatan riil," pungkasnya.(OL-15)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
PENETAPAN hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (28/7)
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Menurut AHY, penyelenggaran pilpres dan pileg yang dilakukan serentak menyebabkan banyak calon anggota legislatif yang berkontestasi cenderung tidak dikenali.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
TINGKAT partisipasi pemilh pada pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di Sumatera Barat kurang dari 40%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved