BIG Kerja Sama dengan Pemda dan PT Dorong Kebijakan Satu Peta

KEBIJAKAN Satu Peta (KSP) sangat penting terutama untuk mengawal perencanaan pembangunan nasional. Merujuk pada hal tersebut, perlu diselenggarakan percepatan KSP untuk mengoptimalkan penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan Informasi Geospasial (IG) di Indonesia.

Pelaksanaan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (NKB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dan berbagai kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah (Pemda), dan perguruan tinggi (PT) pun dilaksanakan untuk mendukung percepatan KSP tersebut, Jumat (13/5) lalu.

Bertempat di Aula Utama BIG, Gedung S Lantai 2, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, penandatanganan NKB dan PKS dilaksanakan dalam rangka untuk membangun IG yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan di seluruh wilayah Indonesia, serta mendukung ketersediaan SDM IG yang mumpuni.

Total ada 12 NKB dan 11 PKS yang ditandatangani, terdiri atas 8 kabupaten, 3 kota, dan 4 PT. Hadir dalam acara penandatanganan itu ialah Kepala BIG Priyadi Kardono, Sekretaris Utama BIG Titiek Suparwati, Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar (IGD) BIG Dodi Sukmayadi, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT) BIG Nurwadjedi, Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama (PPPKS) BIG Wiwin Ambarwulan, serta beberapa pejabat dan staf BIG lainnya, termasuk para tamu undangan.

Acara dibuka dengan penampilan angklung dari Dharma Wanita Persatuan (DWP) BIG, yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh tamu undangan. Selanjutnya, sambutan dari Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, yang mengungkapkan kegembiraannya dengan adanya kerja sama dengan BIG itu, sehingga diharapkan batas wilayah/batas desa di wilayahnya lebih baik lagi ke depan.

"Ada 256 desa dan 4 kelurahan di Kabupaten Lampung Selatan ini, tetapi baru terprogram 60 desa yang siap dikerjakan. Oleh karena itu, diharapkan kerja sama ini dapat berdaya guna dan memberi manfaat yang maksimal," tandasnya.

Turut hadir ialah Bupati Merangin Al Haris yang mengutarakan bahwa saat ini ia sedang membuat peta kabupaten untuk persiapan pengolahan, yang ke depannya akan diteruskan dengan membuat peta desa. Berikutnya, Bupati Hulu Sungai Tengah H Abdul Latief yang mengatakan ada 169 desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, memiliki sumber daya alam yang baik. Melalui kerja sama tersebut diharapkan nantinya batas antardesa bisa jelas, sehingga wilayahnya juga terjaga dengan baik pula.

"Harapannya juga nantinya permasalahan batas ini bisa dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, sehingga bisa menimbulkan kebanggaan dari pemerintah pusat kepada daerah yang masih mempertahankan lingkungannya," kata Abdul Latief dalam keterangan tertulis kepada media, Rabu (18/5).

Sementara itu, Rektor Universitas Indo Global Mandiri Marzuki Ali menyatakan bahwa kerja sama itu sangat membantu terutama terkait penyelesaian sengketa antarwilayah. Dengan adanya data dan informasi yang jelas, ke depan diharapkan tidak akan ada konflik-konflik lagi yang timbul akibat ketidakjelasan data.

Kepala BIG Priyadi mengungkapkan bahwa sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pihaknya terutama dalam menyediakan data dan IG untuk seluruh Indonesia, tetapi sayangnya SDM yang tersedia di daerah masih terbatas. Oleh karena itu, data yang dihasilkan masih minim. Ia pun berharap tiap daerah bisa membuat peta tematik sendiri, dengan pengawasan dari BIG. (RO/OL-5)