KPK Minta Masyarakat Turut Awasi Dana Desa

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mengawal pengelolaan dana desa. Pasalnya potensi terjadinya penyelewengan dana desa cukup besar.

Demikian diungkapkan Komisioner KPK Alexander Marwata dalam sosialisasi pencegahan korupsi pengawalan bersama pengelolaan keuangandana desa di Aula Pemkot Balikpapan, Selasa (17/5).

"Pengawasan dana desa tidak hanya dilakukan oleh pemangku kebijakan seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK namun diperlukan juga peran serta aktif masyarakat. Di mana dana desa yang disalurkan terlebih dahulu harus dikomunikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengawasi pengunaannya. Selain itu awak media cetak dan elektronik juga berperan aktif dalam mengawasi penyimpangan dana desa," jelasnya.

Acara ini diikuti oleh pemangku kebijakan yang tergabung kedalam Tim Pengawalan Bersama Pengelolaan Dana Desa seperti KementerianPemberdayaan Desa, Kementerian Dalam Negeri, KPK, Inspektorat, BPK dan beberapainstansi lainnya.

Sementara itu, kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kalimantan Timur Mohammad Jauhar Effendi mengatakan pengelolaan keuangan dana desa di Kaltim tahun 2015 mencapai Rp240,5 miliar dengan rata-rata penyaluran untuk desa sebesar Rp288 Juta dengan serapan bantuan 89,43 persen. Sementara itu untuk tahun 2016 bantuan dana desa naik hingga 142 persen atau mencapai Rp540 miliar.

"Bantuan mencapai Rp646 juta rupiah per desa. Bantuan naik 142 persen. Bahkan tahun 2016 ini pemerintah provinsi Kaltim juga memberikan bantuan keuangan tambahan bagi desa berstatus tertinggal dan desa berpestasi. Kini baru 100 desa yang mendapatkan bantuan dengan masing-masing desa mendapatkan dana sebesar Rp130 juta," ujarnya.

Jauhar menambahkan wilayah Kaltim terdiri dari 836 desa. Dari jumlah itu, 196 desa atau 22,17 persen merupakan desa tertinggal dan 619 desa atau 74,31 persen merupakan desa dengan kategori berkembang serta kategori desa mandiri mencapai 21 desa atau 2,52 persen.(OL-4)