Pemerintah Diminta Sahkan Profesi Dokter Tanaman

KONGRES Perhimpunan Fitopatologi Indonesia (PFI) ke-26 digelar di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur.

Para peserta kongres sepakat meminta pemerintah segera mengesahkan fitopatologi sebagai profesi dokter tanaman.

"Sekarang belum ada dokter tanaman. Oleh karena itu kami berusaha agar
dokter tanaman bisa diakui," tegas Sekretaris Jendral PFI Achmadi
Priyatmojo, Minggu (31/10).

Sejak PFI berdiri 5 Agustus 1970, profesinya belum ada. Karena itu para
ahli ilmu penyakit tumbuhan bersepakat dalam kongres yang berakhir Sabtu (30/10) agar profesi ini diakui setara dengan dokter manusia dan dokter hewan.

"Kami sedang berjuang dan menyosialisasikan keberadaan dokter tanaman,"
katanya.

Namun, lanjut Achmadi, harapan para ahli fitopatologi perlu dukungan
pemerintah agar segera mengakui ahli penyakit tumbuhan sebagai profesi bidang kedokeran.

Menurut Achmadi, kongres rangkaian Dies Natalis Fakultas Pertanian
Universitas Brawijaya ke-61 ini mencari solusi dan mengatasi berbagai
persoalan produksi pangan, kesehatan dan lingkungan. Terkait produksi
pangan, serangan berat jamur, bakteri, virus dan mikroplasma atau
patogen bisa menurunkan panen mencapai 20-35% sampai mematikan tanaman.

Sementara dari sisi lingkungan, hama penyakit yang mematikan tanaman
bisa mengurangi produksi oksigen. Adapun sisi kesehatan, jamur dalam
kacang tanah atau biji-bijian yang dikonsumsi manusia menyebabkan
kanker.

Saat ini, sektor pertanian di Indonesia memiliki tantangan besar terkait digitalisasi, mekanisasi dan modernisasi. Termasuk, masalah perubahan lingkungan, sumber daya alam pertanian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketahanan, keamanan serta diversifikasi pangan, sumber daya manusia hingga regulasi.

Karena itu, 417 pakar fitopatologi anggota PFI tersebar di 28 komisariat daerah merasa layak menjadi dokter tananam. "Ini impian kami menggolkan. Mudah-mudahan bisa terwujud," tuturnya.

Sementara itu Ketua Pelaksana Kongres PFI Mintarto Martosudiro
menyatakan kongres secara virtual ini untuk menyusun strategi tepat
untuk memperkuat kedaulatan pangan. Dalam hal ini ketahanan dan keamanan pangan, selain juga membahas berbagai persoalan penyakit tanaman. (N-2)