Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERMOHONAN pembuatan administrasi kependudukan, terutama KTP elektronik dan Kartu Keluarga ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sukabumi, Jawa Barat, cenderung meningkat akhir-akhir ini. Kondisi tersebut tak terlepas persyaratan vaksinasi covid-19 bagi warga yang harus menyertakan KTP elektronik ataupun Kartu Keluarga.
Kepala Disdukcapil Kota Sukabumi, Kardina Karsoedi, mengaku sangat diuntungkan dengan persyaratan KTP elektronik dan Kartu Keluarga yang harus dibawa warga saat mendaftarkan diri mendapatkan vaksin covid-19. Sebab, dengan kondisi itu masyarakat sadar mengurusi administrasi kependudukan mereka.
"Syarat divaksin itu kan warga harus punya NIK (nomor induk kependudukan). Secara otomatis, warga yang belum punya akhirnya memohon mengajukan pembuatan KTP elektronik maupun KK," kata Kardina, Rabu (13/10).
Peningkatan permohonan pembuatan KTP elektronik sebetulnya sudah mulai terpantau sejak Januari 2021 atau saat kali pertama mulai dilaksanakannya vaksinasi. Peningkatan permohonan pembuatan adminduk juga tak terlepas upaya sosialisasi kepada masyarakat.
"Alhamdulillah, sampai saat ini cakupan layanan perekaman KTP elektronik di Kota Sukabumi sudah mencapai kisaran 99,50%," jelas mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi ini.
Bersamaan vaksinasi covid-19, kata Kardina, Disdukcapil memang punya target menggencarkan perekaman KTP elektronik pada tahun ini. Karena itu, program tersebut akhirnya sinergis dengan vaksinasi covid-19 yang mengharuskan warga memiliki KTP elektronik.
"Layanan adminduk pun sudah dilakukan secara online sejak sebelum ada covid-19. Layanan online ini tentu pas dengan kondisi pandemi sekarang yang melarang adanya kerumunan," ungkapnya.
Sebelum terjadi pandemi covid-19, layanan online adminduk di Kota Sukabumi kurang begitu diminati. Masyarakat lebih memilih datang langsung mengurusinya dengan alasan ingin cepat.
"Biasanya yang mengajukan permohonan itu rata-rata mencapai 500-700 orang per hari. Sekarang di saat pandemi, ternyata masyarakat lebih menyukai layanan secara online. Mereka tidak perlu capek. Terlebih menghindari kerumunan saat pandemi seperti sekarang," ungkapnya.
Kardina memastikan stok blangko KTP elektronik aman dan tersedia. Masyarakat diimbau tak perlu khawatir karena mereka akan mendapatkan fisik KTP elektronik.
"Sekarang kita juga sedang menggencarkan KIA (Kartu Identitas Anak). Capaiannya sekarang sekitar 45% atau melebihi dari target nasional sebesar 30%. Kita lakukan dari sekarang karena siapa tahu nanti KIA digunakan syarat masuk sekolah," pungkasnya. (OL-15)
Disdukcapil pastikan program penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) tidak mempengaruhi data pemilih pada Pilkada Jakarta
Dengan pencatatan ini maka kebutuhan pengecer elpiji 3 kg akan terdata sehingga distribusi dan permintaan bisa diketahui dengan detail.
Pemprov DKI sudah bersepakat dengan Badan Pendapat Daerah (Bapenda) Jawa Barat dan Banten untuk menggratiskan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terdampak penonaktifan NIK
Warga Depok yang masih menggunakan KTP DKI Jakarta diminta segera mengurus identitas sesuai dengan domisili masing-masing.
Penonaktifan NIK dilakukan secara bertahap, yakni memprioritaskan data warga yang meninggal hingga alamat yang tak sesuai.
Anggota DPRD DKI menolak kebijakan penonaktifan KTP warga DKI di luar Jakarta
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved