Soal Reklamasi, Jatim Tidak Ingin Seperti DKI

PEMERINTAH Provisni Jawa Timur akan mengkaji ulang seluruh perizinan reklamasi yang ada di perairan, khususnya yang ada di Pantai Utara Jawa Timur.

"Jangan sampai seperti DKI Jakarta. Seluruh reklamasi menyangkut aturan pendukung yang harus dilengkapi. Perizinannya harus lengkap, seperti izin dari Kementerian Lingkungan Hidup," kata Gubernur Jatim Soekarwo di Surabaya, Senin (25/4).

Gubernur mengaku Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa Timur bersama Kementerian Lingkungan Hidup untuk memeriksa kondisi pantai yang akan direklamasi, sebagai dasar untuk mengkaji ulang. Prinsipnya, reklamasi harus memenuhi prinsip kesehatan bagi lingkungan, menjaga ekosistem di sekitar pantai serta memperhatikan kepentingan dan keadaan warga sekitar.

"Reklamasi ini harus diperhatikan karena menyangkut permasalahan lingkungan. Tidak hanya di laut tapi juga warga sekitar," katanya.

Apalagi, lanjutnya, di Jawa Timur ada beberapa daerah, yang rencananya dilakukan reklamasi, yaitu Ujung Pangkah Gresik, Prigi Trenggalek, dan
kawasan Juanda Sidoarjo.

Mengenai kasus reklamasi yang rencananya akan dilakukan di Pantai Timur Surabaya, Gubernur mengaku, semuanya masih dalam pengecekan. Ia menegaskan, itu kewenangan Kota Surabaya. Namun tentu harus sesuai dan tunduk pada undang-undang yang berlaku.

"Seperti di Pantai Timur Surabaya, masih kita cek. Dari sisi lingkungan BLH (Badan Lingkungan Hidup) Jawa Timur juga akan ngecek. Seluruh Jatim pokoknya dicek," ujarnya. (OL-2)