Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Tengah bersama seluruh fasilitas kesehatan akan melaksanakan vaksinasi serentak untuk 30 ribu
orang, besok, 5 Agustus, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
"Sesuai arahan Gubernur, Kamis, 5 Agustus, vaksinasi massal serentak dilaksanakan di seluruh fasilitas kesehatan di Kalimantan Tengah. Selain itu, ada tempat-tempat lain juga berdasarkan kesepakatan bersama TNI dan Polri," ungkap Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng H Nuryakin, Rabu (4/8).
Vaksinasi serentak digelar dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan
Republik Indonesia, dengan mengusung Tema : Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh Menuju Kalteng Semakin Berkah.
"Ini merupakan kegiatan yang diluncurkan dalam rangka menyambut HUT
Kemerdekaan RI ke-76 pada 17 Agustus mendatang," tambahnya.
Khusus untuk vaksinasi covid-19 di tingkat provinsi akan dipusatkan di
Lapangan Olahraga Sanaman Mantikei, Kota Palangka Raya dan GOR Universitas Palangka Raya.
Target vaksinasi serentak di Kalteng sekitar 25.000-30.000 orang,
diutamakan vaksinasi dosis 2 yang sudah sampai waktunya atau lewat
tenggat waktu yang telah ditentukan. Bagi masyarakat yang ingin
mengetahui informasi lebih jelas terkait pelaksanaan vaksinasi ini bisa
menghubungi Call Center 0821 4899 3934.
Nuryakin mengimbau dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. (N-2)
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kris Dayanti pun mengimbau kepada Kemenkes untuk menyampaikan rencana vaksinasi Covid-19 dengan jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan.
KEPALA Dinas Kesehatan atau Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengimbau masyarakat agar segera menjalani vaksinasi covid-19.
Pemkot Cirebon menggiatkan kembali penggunaan masker dan vaksinasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved