Revolusi Mental Bisa Benahi Masalah Bangsa

MEROSOTNYA wibawa pemerintah, lemahnya sendi perekonomian bangsa, dan intoleransi serta krisis kepribadian bangsa merupakan permasalahan bangsa Indonesiasaat ini. Untuk itu, sebuah gerakan revolusi mental menjadi sebuah prioritas.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kesra, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugihartatmo, dalam lokakarya Peran Strategis Goverment Public Relation dalam Menyosialisasikan Program Revolusi Mental, di Palembang, kemarin.

Menurutnya, menjadi sangat relevan mengedepankan revolusi karakter bangsa sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan nasional, tapi revolusi karakter bangsa tidak akan berjalan optimal tanpa diawali inisiatif revolusi mental. "Revolusi mental bermakna sebagai suatu gerakan seluruh masyarakat dengan cara yang cepat untuk mengangkat kembali nilai-nilai strategis yang diperlukan oleh bangsa dan negara untuk mampu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat memenangi persaingan di era globalisasi,"papar Sugihartatmo.

Selain itu, ungkapnya, revolusi mental dapat diartikan juga sebagai gerakan mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku setiap orang untuk berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsabangsa di dunia.

Ada tiga nilai revolusi mental, kata dia, yang harus dilakukan, yakni integritas berarti jujur, dapat dipercaya, berkarakter serta memiliki tanggung jawab. Kedua, kerja keras yakni punya etos kerja, daya saing, optimisme, inovatif, dan produktif. Ketiga, gotong royong yang artinya ada rasa kerja sama, solidaritas, komunal, serta berorientasi pada kemaslahatan.

Hal yang sama disampaikan Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas, Eva Kusuma Sundari. Ia mengungkapkan gerakan revolusi mental bukanlah hal baru, sebab Presiden Soekarno yang pertama kali mengonsep dan mencetuskannya pada 1957.

Pada sesi kedua diskusi dalam forum tematis Bakohumas, staf pengajar STIKOM The London School of Public Relations, Ahmed Kurnia Soeriawidjaja, melihat peran humas sangat strategis dalam menyosialisasikan gerakan revolusi mental tersebut agar menjadi sebuah gerakan bersama di masyarakat. "Humas pemerintah di era globalisasi dan demokrasi saatnya membuka diri terhadap informasi-informasi yang sangat diperlukan oleh publik untuk dapat diakses,"tegasnya.

Sekarang ini, tuturnya, paradigma rezim kekuasaan tertutup telah bergeser menjadi rezim kekuasaan terbuka. "Dari sinilah semangat humas pemerintah bagaimana mengubah paradigma itu, bagaimana bisa melibatkan publik, mengajak masyarakat turut serta dalam pembangunan," ujarnya.

Ketua Umum Bakohumas, Freddy H Tulung, melihat perlunya partisipasi publik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. "Nah, persoalannya apakah kebijakan pemerintah itu tersedia dengan baik atau tidak. Pada kenyataannya di lembaga kementerian, nonkementerian atau lembaga pemerintah daerah memiliki cukup banyak informasi mengenai programprogram pembangunannya, tetapi amat sangat disayangkan tidak banyak dikenal masyarakat," tambahnya.

Untuk itu, kata Freddy, diperkenalkan konsep goverment public relation (GPR) dalam konteks bagaimana memenuhi hak tahu masyarakat mengenai program-program yang sudah dilaksanakan. "GPR menjadikan koordinasi instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk kemudian menggunakan sebuah metode dengan basis data yang sama menyampaikan informasi kepada publik," katanya. (Bhm/N-1)