Maksimalkan Peran Humas Pemerintah

GOVERMENT Public Relation (GPR) dapat berperan kuat untuk menghilangkan ego sektoral di antara sesama aparat penyelenggara negara, sehingga akan ada sinkronisasi dalam menyajikan informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, hal itu sangat penting mengingat sekarang ini cara berkomunikasi pemerintah dengan masyarakat sudah berubah karena semakin terbukanya akses informasi. ''Publik dapat secara langsung dan terbuka menyampaikan berbagai persoalan kepada pemerintah,'' ujar Rudiantara dalam acara forum tematis Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) di Palembang, Sumatra Selatan, kemarin.

Untuk memaksimalkan fungsi GPR, tegas Menkominfo, Kementerian Kominfo sebagai dapurnya--bekerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kantor Staf Kepresidenan akan mengolah informasi dalam bentuk agenda setting. Dengan demikian informasi yang disajikan kepada masyarakat diharapkan makin jelas.

Dalam kesempatan itu, Rudi juga mengingatkan hubungan masyarakat (humas) pemerintah untuk meningkatkan peran strategis GPR dalam menyosi alisasikan gerakan nasional revolusi mental. ''Revolusi mental harus dilakukan seluruh komponen bangsa agar Indonesia menjadi lebih baik.Sebab, kita mengalami krisis karakter; timbulnya intoleransi; adanya persepsi bahwa pemerintah ada, tetapi tidak hadir; serta selama ini masyarakat menjadi objek bukan subjek pembangunan maka itu kita harus keluar dari itu semua,'' kata Menteri di hadapan 400 peserta dalam acara yang bertema Peran strategis goverment public relation dalam menyosialisalisasikan gerakan nasional revolusi mental.

Terpisah, Ketua Umum Bakohumas, Freddy H Tulung, mengatakan dalam konteks komunikasi nilai esensi revolusi mental fokus pada inovatif bidang kerja, adaptif dinamika masyarakat dan pelayanan berorientasi kepada publik. Esensi inovatif, humas pemerintah harus dipacu dan dipicu lebih inovatif mencari terobosan kebijakan pelayanan, terutama diseminasi informasi.

Dijelaskannya, esensi adaptif atas dinamika masyarakat, humas pemerintah juga harus mampu akseleratif dan menyesuaikan karakter komunikasi publik. Ada tiga hal utama yang humas pemerintah hadapi mengenai komunikasi pemerintah yakni, konten interaktif, pemanfaat media sosial, dan transparansi informasi.

''Selain itu, humas harus berorientasi pada pelayanan publik. Masyarakat mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap implementasi kebijakan pemerintah, humas wajib mengirimkan pesan atas prestasi secara proporsional, efektif, dan tidak bohong,'' papar Freddy.

Freddy yang juga Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo menyebutkan acara forum tematis Bakohumas ini memiliki nilai strategis yakni media komunikasi dan diseminasi informasi strategis pemerintah terutama revolusi mental. Kedua, konsolidasi kelembagaan komunikasi pemerintah untuk mendukung kebijakan Nawa Cita.

Ketiga, momentum untuk anggota Bakohumas mengubah pola pikir terkait berbagi konten interaktif dan sumber daya media diseminasi informasi. Keempat, anggota Bakohumas menjadi bagian dari implementasi pelayanan informasi dan komunikasi publik untuk optimalisasi pe layan publik.

''Diharapkan, para humas dapat memperoleh informasi yang proporsional bercirikan edukatif dan pencerahan melalui media informasi serta mengubah hal negatif yang diproyeksikan masyarakat menjadi hal yang positif,'' kata Ketua Umum Bakohumas.

Di sisi lain, Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Alex Noerdin mengatakan sekarang ini percepatan informasi itu sebuah hal yang sangat penting makanya kita bahas sekarang ini. ''Terkait dengan itu, saya memang masih merasakan Humas Provinsi Sumsel masih banyak kekurangan, terlalu lambat, tertutup, dan sebagainya. Maka untuk itu semua kita akan lakukan revolusi mental,'' tegas Alex. (Bhm/N-1)