Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai membangun hunian tetap (huntap) untuk merelokasi masyarakat terdampak bencana banjir bandang di Desa Daha, Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Program rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan Kementerian PUPR dengan membangun hunian tetap dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) sebanyak 107 unit.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah terdampak bencana di NTT dan NTB tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak, tetapi sebagai upaya membangun kembali permukiman yang tangguh terhadap bencana.
Baca juga: Sebagian Besar Wilayah Kalsel Rawan Terbakar
"Pendekatannya adalah build back better, tidak sekadar membangun dengan kerentanan yang sama terhadap bencana, tetapi membangun lebih baik dan lebih aman dari sebelumnya,” kata Basuki dalam keterangan resmi, Jumat (4/6).
Ketua Satgas Penaggulangan Bencana NTT dan NTB Kementerian PUPR Widiarto mengatakan pembangunan hunian tetap ini bentuk nyata dan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten untuk hadir bersama bagi masyarakat.
"Hunian tetap yang akan dibangun sebanyak 107 rumah, dengan tipe 36 dan dilengkapi dengan prasarana dasar permukiman, di tanah milik pemerintah daerah seluas 28,670 m2," kata Widiarto.
Percepatan pembangunan Huntap RISHA tidak lepas dari upaya pendampingan Kementerian PUPR melalui Tim Ditjen Perumahan dan Tim Ditjen Cipta Karya dalam penetapan lokasi beserta dengan kesiapan legalitas lahannya.
Proses ini membutuhkan waktu karena harus melalui beberapa tahapan terkait kelayakan teknis dan administrasi, proses dialog, penyepakatan, dan serah terima dengan pemilik lahan.
Selain di Kabupaten Dompu, pembangunan hunian tetap RISHA di Provinsi NTB yang juga mulai dikerjakan berada di Kabupaten Bima sebanyak 185 unit. Baik di Dompu maupun Bima pembangunan RISHA ditargetkan selesai November 2021. (OL-1)
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
TENAGA Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dinas PUPR Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengadakan FKP, Rabu (10/7) di Gayamprit, Klaten Selatan.
MENTERI PUPR Basuki Hadimuljono membantah kabar akan ditundanya rencana Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Sigit Hani Hadiyanto mengatakan bahwa progres pembangunan bandara sudah sekitar 40%-50%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved