Antisipasi Pelanggaran Hukum Pemkab Gandeng Kejaksaan

PERBEDAAN pandangan dan kepentingan sering kali memunculkan pergesekan sosial yang mengarah pada pelanggaran hukum. Hal itu tak jarang membuat roda pembangunan di daerah terganggu.

Dengan menyadari hal itu, Bupati Klaten Sri Hartini dan Kepala Kejaksaan Negeri Klaten Sugeng Hariyadi menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama penanganan permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara, di pendopo Pemkab Klaten, di Jawa Tengah, kemarin.

Turut hadir pada cara itu, Wakil Bupati Sri Mulyani, seluruh pemimpin satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan 401 kepala desa/kelurahan di Klaten. Dalam kesempatan itu, pemkab juga menggelar sosialisasi tim pengawalan, pengamanan pemerintahan, dan pembangunan daerah (TP4D) di Klaten.

Dalam sambutannya, Bupati Klaten mengatakan kerja sama antara pemkab dan kejaksaan bukan didasari intervensi, melainkan tujuan untuk mengoptimalkan fungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, sehingga tercapai pemerintahan yang bersih dan masyarakat sejahtera.

Dengan kerja sama itu, imbuh Sri Hartini, SKPD juga bisa berkonsultasi sebelum dan saat kegiatan sehingga tidak ada lagi keragu-raguan dalam merencanakan dan melaksanakan setiap program pemkab.

"Atas dasar itu, saya berharap penandatanganan MoU pemkab dan kejaksaan tidak sekadar seremoni. Namun, ada tindak lanjut sehingga terwujud pemerintahan yang bersih, taat hukum, dan berwibawa," ujar Sri Hartini.

Kajari Klaten Sugeng Hariyadi menyambut baik sinergi itu. Menyangkut TP4D, menurut Sugeng, kejaksaan telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi proyek-proyek pembangunan di depan para camat dan kepala desa.

Untuk sosialisasi TP4D, pihaknya juga menggandeng SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) Klaten. "Itu kami lakukan sebelum ada MoU. Nah, apalagi setelah terjalin kerja sama, sosialisasi TP4D tentu akan lebih giat lagi," ujarnya. (JS/N-4 )