Pengusutan Kasus Dana Reses DPRD Dikritik

PENANGANAN kasus dana reses anggota DPRD Kabupaten Bandung, Jawa Barat, disoroti sejumlah aktivis antikorupsi. Kejaksaan dinilai tidak sigap menangani kasus yang sudah dilaporkan sejak 27 Februari itu.

"Laporan dari warga harus dianggap amanah dari rakyat, sehingga harus ditanggapi dengan cepat. Kasus ini jangan sampai jalan di tempat, dan bisa secepatnya dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan," ungkap Direktur Center for Budget Analysis, Ucok Sky Khadafi, kemarin.

Ia mengingatkan Kepala Kejaksaan Negeri Bale Ban­dung bahwa kasus itu menjadi perhatian publik. "Rakyat menunggu."

Hal senada juga disampaikan Ketua Komite Peduli Jawa Barat (KPJB) Kabupaten Bandung, Lili Muslihat. "Kejaksaan Negeri Bale Bandung harus menuntaskan kasus dugaan korupsi dana reses DPRD Kabupaten Bandung 2015 yang melibatkan uang negara sebesar Rp5,7 miliar."

Saat dimintai konfirmasi, Kasi Intel Kejari Bale Ban­dung Erwin Widihantono memastikan pihaknya tidak akan tebang pilih dalam penuntasan kasus.

"Laporan masyarakat itu prosesnya masih tetap berjalan sesuai dengan koridor. Setiap progres kami laporkan kepada pimpinan."

Di Kota Bandung, jaksa dari Kejari Sumber, Cirebon, Ari S menuntut Direktur RSUD Arjawinangun, Koestedja, dengan hukuman 1 tahun 8 bulan penjara atas perbuat­annya yang diduga menilap dana kas rumah sakit senilai Rp2,2 miliar. "Terdakwa terbukti telah memperkaya diri sendiri, sehingga merugikan negara hingga Rp2,2 miliar."

Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan dugaan tindak pidana korupsi dana jamkesmas, jamkesda, serta dana asuransi kesehatan 2011-2012.

Dalam pemeriksaan ditemukan juga ada penyalahgunaan dana kas RSUD Arjawinangun sebesar Rp6,8 miliar. Dalam penyelidikan, Rp2,2 miliar di antaranya digunakan untuk kepentingan pribadi Koestedja. (BU/AM/N-2)