Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
UNTUK mempermudah layanan dan pembayaran retrebusi untuk warganya dan cegah korupsi, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meluncurkan e-retribusi. Aplikasi ini dapat digunakan lima organisasi perangkat daerah (OPD).
Pemantauan Media Indonesia, Jumat (15/1), warga Kabupaten Blora sudah dapat menikmati layanan cepat. Juga sekaligus melakukan pembayaran retrebusinya melalui gawai, baik itu retribusi bidang kesehatan, perumahan, perdagangan maupun pendidikan.
Pemerintah Kabupaten Blora telah meluncurkan e-retrebusi yang dapat diakses melalui jaringan daring dari seluruh wilayah. Sehingga dari mulai mendapatkan informasi, pendaftatan, bentuk layanan hingga proses pembayaran dapat dilakukan dari rumah menggunakan perangkat gawai dimiliki warga dari rumah masing-masing.
Tahap pertama e-retrebusi diluncurkan oleh Pemkab Blora ini dapat mulai dipergunakan oleh warga untuk layanan di lima OPD. Yakni Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan, Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Dinas Lingkungan Hidup.
''Inovasi ini selain mempermudah dan dapat meningkatkan layanan kepada warga, juga mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dan mencegah korupsi di lingkungan Pemkab Blora,'' kata Bupati Blora Djoko Nugroho usai me-launching e-retrebusi di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora.
Sebagai pilot projek, lanjut Djoko Nugroho, baru dilaksanakan unyuk lima OPD. Namun dalam waktu dekat seluruh OPD di Blora akan menerapkan e-retrebusi ini, sehingga warga Blora akan semakin terlayani dengan baik menggunakan sarana teknologi yang dimilikinya.
Beberapa pelayanan yang sudah menerapkan e-retribusi daerah ini, demikian kata Djoko, meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi tera dan tera ulang, retribusi pelayanan penyedotan kakus, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi persampahan dan kebersihan, retribusi uji laboratorium lingkungan hidup, retribusi terminal, retribusi ijin trayek, retribusi pemakaman dan pengabuan mayat dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
Pembayarannya cukup mudah, ungkap Djoko Nugroho, warga hanya perlu membuka website eretribusi.blorakab.go.id yang bisa diakses lewat gawai maupun komputer yang terkoneksi dengan internet. Setelah membuka website tersebut warga dapat melakukan proses booking layanan, mencetak kode billing untuk melakukan pembayaran melalui semua kanal Bank Jateng termasuk ATM atau i-banking. (AS/OL-10)
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah (Jateng) bersama Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terus bersinergi gencarkan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
KPK akan memaksimalkan tiga jurus untuk mencegah tindakan korupstif selama Pemilu 2024.
Jika ada insan PLN EPI yang kedapatan melakukan pelanggaran SMAP, maka akan dikenakan sanksi penurunan level jenjang karir, pidana dan berujung pemecatan.
CALON presiden (capres) Anies Baswedan menyambut baik rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar forum adu gagasan dengan ketiga capres. Anies pastikan siap hadir.
Kapolri berkunjung ke KPK untuk menandatangani ksepakatan antar kedua lembaga penegak hukum tersebut.
KPK menyiapkan tiga jurus untuk melakukan pencegahan korupsi jelang Pemilu 2024.
Kehadiran mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, dinilai membuat seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menarik.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, sedang mempertimbangkan untuk mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BPS melaporkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2023 sebesar 3,92.
Tercatat, pada tahun 2023, Jawa Tengah sudah memiliki 30 desa antikorupsi yang dibina bersama oleh Pemprov Jateng dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) harus berasal dari latar belakang pegiat antikorupsi.
Salah satu langkah preventif yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menghindari korupsi ialah dibutuhkan sistem pendidikan moral antikorupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved