Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MUSIM tanah awal tahun ini, PT Pupuk Indonesia mengaku menggelontorkan 1,25 juta ton pupuk subsidi. Jumlah itu mampu menutupi kebutuhan sampai 4 minggu atau dua kali lipat dari ketentuan pemerintah terkait dengan stok.
Namun, di daerah kesulitan mendapat pupuk masih dikeluhkan petani, termasuk yang sudah memiliki kartu tani. “Sekarang pupuk susah didapatkan,” kata Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Sutatang.
Ia menuding pangkal persoalannya ialah masalah alokasi yang tak kunjung dibenahi pemerintah. Akibatnya, setiap masuk musim tanam, kelangkaan pupuk subsidi terus terjadi.
Penggunaan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) pupuk subsidi juga belum maksimal. Alokasi pupuk tetap tidak mencukupi. Indramayu ialah salah satu lumbung padi nasional. “Kesulitan mendapatkan pupuk subsidi bisa mengancam produksi pangan dari Indramayu,” tandas Sutatang.
Pupuk dan keluhan petani juga sudah sampai di meja Komisi II DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kemarin, anggota dewan di komisi itu memanggil pejabat terkait dan distributor pupuk di wilayah tersebut. “Kekurangan pasokan pupuk mencapai 40%. November 2020, pasokan ditambah, tapi di lapangan petani masih sulit mendapatkan pupuk bersubsidi,” ungkap Sudono, anggota dewan.
Kesulitan petani, lanjutnya, karena harus membeli pupuk bersubsidi dengan kartu tani. Di satu sisi, banyak petani yang tidak masuk kelompok tani dan tidak memiliki kartu tani.
Padahal, sampai akhir Desember 2020, distributor mengaku masih memilik 2.096 ton pupuk subsidi, tapi mereka takut menjual jika petani tidak memiliki kartu tani.
Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru juga mengaku PT Pupuk Indonesia sudah menyediakan pupuk dalam jumlah besar. “Namun, yang menjadi kendala di lapangan, kuota tidak ada. Regulasi yang panjang menjadi kendala sehingga dibutuhkan solusi yang tepat mengatasi masalah kelangkaan pupuk.”
Kesulitan mendapatkan pupuk dimanfaatkan segelintir orang untuk memetik keuntungan. Di Indramayu, polres menangkap dua penyelundup pupuk subsidi. Mereka menjual pupuk subsidi jatah untuk daerah lain ke Indramayu. (UL/JI/DW/AD/Ant/N-2)
Penyaluran pupuk bersubsidi akan tetap dilakukan meski kontrak pertama senilai Rp26,7 triliun akan habis pada Juli 2024.
PEMERINTAH saat ini terus berupaya memperbaiki beberapa prinsip pelaksanaan subsidi pupuk. Dari yang semula hanya berbicara penerima manfaat, skema-skema subsidi,
PEMERINTAH saat ini terus bekerja secara intensif untuk membahas bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pupuk bersubsidi.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengkritisi rendahnya serapan pupuk subsidi yang baru mencapai 32,6% dari total alokasi 9,55 juta ton.
Aplikasi digital I-Pubers memudahkan petani dalam menebus pupuk bersubsidi, karena cukup dengan membawa KTP asli ke kios.
Kementan pastikan distribusi pupuk subsidi tepat sasaran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved