Jabar akan Bangun SMA/SMK di 126 Kecamatan

GUBERNUR Jawa Barat Ahmad Heryawan memastikan pemprov akan mengambil alih kelola sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) pada 1 Januari 2017. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk mengganti UU No 32 Tahun 2004.

Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa manajemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi, sementara pemerintah kabupaten/kota hanya menangani sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Penyerahan pengelolaan itu meliputi tiga hal, yakni aset, sumber daya manusia (SDM), serta keuangan. Dari sisi aset, akan ada pelimpahan aset SMA/SMK dari kabupaten/kota kepada provinsi, sedangkan dari sisi SDM, seluruh guru dan tenaga pendidik jenjang SMA/SMK akan berada di bawah tanggung jawab pemerintah provinsi, termasuk status kepegawaiannya, proses sertifikasi, hingga pengelolaan tunjangan pokok pendidik (TPP).

Karena itu, terkait dengan rencana alih kelola SMA/SMK tersebut, Pemprov Jabar akan menggenjot pembangunan unit sekolah SMA/SMK di 126 kecamatan di Jabar.

Aher, panggilan akrab Ahmad Heryawan, mengaku pihaknya sebenarnya sudah siap mengambil alih SMA/SMK pada tahun ini. Namun, keputusan pusat mengharuskan pengambilalihan tersebut dilakukan secara serentak pada tahun depan.

Menurut Aher, pihaknya juga bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pemetaan aset, tenaga pengajar, dan hal lain yang terkait dengan pengalihkelolaan itu. Tidak hanya itu, pihaknya pun sudah melakukan sosialisasi pada seluruh kepala dinas serta pengawas sekolah.

“Alhamdulillah, data guru, sekolah, inventaris aset, dan dokumen terus dilanjutkan. Kami juga sudah melaporkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Keuangan bahwa Jabar siap melakukan alih kelola,” katanya belum lama ini.

Pemetaan dan pendataan
Oleh karena itu, Aher meminta jajarannya agar menggunakan waktu yang ada untuk melakukan pemetaan dan pendataan, terutama wilayah yang belum memiliki bangunan sekolah SMA/SMK, baik negeri maupun swasta. Berdasarkan catatannya, masih ada 126 kecamatan yang belum memiliki sarana prasarana tersebut. “Rata-rata di daerah Jabar Selatan dan pantai utara,” ujarnya.

Pada 2016, Pemprov Jabar menganggarkan detail engineering design (DED) pembangunan gedung dan pengadaan tanah di 126 kecamatan tersebut. Selanjutnya, pada 2017 nanti pembangunan unit sekolah baru akan dilakukan dengan bertahap. “Yang diutamakan di kecamatan yang belum ada SMA/SMK. Pembangunan ini nantinya akan membuat pemerataan,” katanya.

Aher juga menekankan pentingnya pendidikan untuk menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Namun, ia pun ingin agar bidang lainnya seperti ekonomi kreatif dapat menjadi peluang untuk bisa bertahan dan bersaing dengan masyarakat ASEAN lainnya.

Karena itu, imbuh Aher, untuk mendukung berkembangnya ekonomi kreatif di masyarakat menjadi peluang bisnis yang menguntungkan, Pemprov Jabar memiliki program mencetak 20 ribu wirausaha baru setiap tahunnya melalui berbagai pelatihan atau training kewirausahaan yang diselenggarakan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jabar, serta mempermudah pemberian modal melalui program Kredit Cinta Rakyat (KCR). (SB/RO/S-25)