Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENYIKAPI kondisi negara saat ini termasuk juga di tengah pandemi Covid-19 Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) melakukan road show ke daerah dengan menggelar seminar dan dialog.
Selama ini bela negara dianggap terkait dengan masalah pertahanan dan keamanan. Padahal bela negara juga meliputi seluruh aspek kehidupan sehingga perlu ditanamkan kepada semua kalangan masyarakat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Laksdya TNI Harjo Susmoro, usai menjadi pemateri utama seminar aksi bela negara yang digelar di SMAN 1 Tegal, Jawa Tengah, Kamis (19/11) petang.
"Bela negara dalam konteks kekinian menyangkut seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dari masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jadi tidak sekadar tempur dengan mengangkat senjata," kata Harjo.
Harjo bertutur selama ini bela negara dianggap berkaitan dengan masalah pertahanan karena pada awalnya memang diarahkan kepada kemungkinan lepasnya daerah karena ancaman separatisme maupun ancaman lainnya.
"Namun saat ini, kesadaran bela negara perlu ditanamkan dalam setiap aktivitas sehari-hari masyarakat karena meliputi seluruh aspek kehidupan," tutur Harjo.
Harjo memberi contoh siswa bela negara itu belajar dengan baik, serius, tidak ikut demo. Bagaimana tukang ojek, tukang becak bela negara, yaitu jadilah tukang becak, tukang ojek yang baik, layani dengan baik jangan nipu.
"Bagi para petani, bagaimana petani yang bela negara, bekerjalah dengan baik untuk menghasilkan yang baik," ucapnya.
Menurut Harjo pembinaan bela negara yang dilakukan pihaknya di SMAN 1 Tegal juga sebagai salah satu upaya untuk menghindari disintegrasi bangsa."Kesadaran bela negara ini perlu dimiliki semua masyarakat," terangnya.
Menurut Sejen Wantannas, road show menggelar seminar dan dialog nantinya akan dijadikan masukan untuk pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat strategis. "Terutama menyikapi kondisi kemananan negara saat ini di tengah pandemi covid-19," jelas Harjo.
Road show aksi bela negara dengan menggelar seminar dan dialog sudah dilakukan seperti di Bandung, Palu, Menado dan akan dilanjutkan ke daerah lain. (OL-13)
TNI Angkatan Laut (TNI AL) juga berupaya membangun dan mempersiapkan komponen cadangan yang tangguh menghadapi ancaman.
Komenwa juga menduduki peran strategis sebagai agen perubahan, penjaga nilai, penerus bangsa, serta sebagai pengontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
Setiap 19 Desember diperingati sebagai Hari Bela Negara. Simak sejarah dan ucapan memperingati peringatan ini.
Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan wawasan Nusantara, menumbuhkan rasa cinta Tanah Air dan bela negara bagi aparatur desa.
Guna memfasilitasi mahasiswa dari timur Indonesia, Presiden RI, Ir. Joko Widodo mendirikan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) di Surabaya, Jawa Timur
Semakin tergerusnya rasa nasionalisme di era globalisasi menjadi pemecut Fahd El Fouz A Rafiq melaksanakan Jambore Nasional ini.
DPR belum menerima dokumen daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah terkait Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Wantimpres
WACANA perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) semakin kuat digaungkan.
Muhammad Rudi berharap, berdasarkan pertemuan yang dihelat hari ini akan lahir kajian dan kebijakan terbaru yang dapat meningkatkan berbagai sektor pendukung kemajuan Batam.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai terlalu buru-buru dalam pembahasan dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU TNI, RUU Polri, Dewan Pertimbangan Presiden.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI.
Perubahan nomenklatur yang tertuang dalam Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dipertanyakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved