Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MASSA buruh dari berbagai daerah mulai berdatangan di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, di Jalan Pahlawan Surabaya. Mereka menolak rencana penetapan UMK Provinsi Jawa Timur.
Ribuan buruh dari Gresik datang dari arah utara dengan menyalakan flare begitu memasuki Jalan Pahlawan. Lalu disusul buruh dari wilayah lainnya yang datang dari sisi selatan Jalan Pahlawan.
Setelah sampai di Jalan Pahlawan, mereka menata barisan dan menggelar mimbar aspirasi dengan berorasi secara bergantian dari mobil komando masing-masing yang diarahkan ke Kantor Gubenur Jatim.
Penjagaan aparat kepolisian juga dilakukan dengan ketat. Kawat berduri dipasang disepanjang depan kantor Gubernur Jatim. Di sekitar lokasi juga standby mobil water canon. Di depan massa aksi juga dijaga petugas dengan membentangkan spanduk berisi imbauan agar aksi damai dan tertib.
Unjuk rasa aliansi buruh hari ini diikuti 15 Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Jawa Timur. Juru Bicara Aliansi Serikat Buruh Jatim Jazuli mengatakan, estimasi massa yang akan turun ke jalan dalam unjuk rasa ini sebanyak 10 ribu.
Tujuan utama aksi demonstrasi ini adalah mengawal penetapan UMK Jatim 2021. Sebagaimana regulasi yang ada, penetapan UMK 2021 selambat-lambatnya pada 20 November 2020.
Buruh, kata Jazuli, mendesak Gubernur Khofifah Indar Parawansa agar mempertimbangkan tambahan kebutuhan buruh selama pandemi dalam penetapan UMK 2021 di Jatim. Tambahan kebutuhan pandemi Covid-19 itu mereka hitung nilanya Rp600 ribu. Selain menuntut UMK 2021 mereka juga menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. (OL-13)
Baca Juga: Soal UMK 2021, Disnaker Cimahi Tunggu Instruksi Pusat
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
Kepolisian dan Dinas kesehatan Pati mengusut kasus keracunan terhadap ratusan buruh pabrik garmen.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung penuh langkah pemerintah dalam upaya memberantas judi online.
SERIKAT buruh yang tergabung dalam LKS TRIPDA Provinsi Banten sepakat untuk menolak UU P2SK dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera
POLDA Metro Jaya menangkap tiga tersangka diduga akan mengedarkan uang palsu di wilayah Jakarta Barat (Jakbar). Duit bohongan itu berwujudkan pecahan Rp100 ribu.
Penolakan tersebut merupakan hasil dari Forum Group Dicusion (FGD) yang disepakati SP KEP SPSI dari seluruh Indonesia
Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait akan diterjunkan di sekitar Jalan Merdeka Selatan.
Polri menyiapkan 1.598 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat.
PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) melakukan penyesuaian layanan di sejumlah rute karena adanya aksi unjuk rasa di sekitar kawasan Patung Kuda, Rabu (17/7).
Sebanyak 1.477 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (17/7).
Mereka menanyakan kepastian nasib siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) yang tesingkir di seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2024-2025.
Aksi digelar sebagai bentuk perlawanan terhadap RUU Penyiaran yang diusulkan Komisi Penyiaran Indonesia ke DPR RI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved