Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DI tengah pandemi Covid-19 yang membuat berbagai sektor ekonomi tersendat, namun wakil rakyat di DPRD Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur malah mengusulkan kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi di APBD 2021.
Dari informasi yang diperoleh mediaindonesia.com dari beberapa sumber yang dapat dipercaya, dalam rapat Banggar DPRD Sikka pada beberapa waktu lalu, sejumlah anggota DPRD Sikka mengusulkan untuk kenaikan tunjangan transportasi sebesar Rp13,5 juta dan tunjangan perumahan sebesar Rp11,5 juta pada 2021. Total tunjangan menjadi Rp25 juta perbulan per anggota.
Sebelumnya, kata dia, berdasarkan Perbup No:49 tahun 2019, tunjangan transportasi yang diterima oleh anggota DPRD Sikka sebesar Rp8 juta dan transportasi sebesar Rp9 juta. Totalnya merke terima Rp17 juta perbulan.
"Waktu pembahasan Banggar DPRD bersama pemerintah, anggota DPRD Sikka mengusulkan kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan untuk tahun 2021," papar dia.
Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Sikka, Konstantia Tupa Arankoja saat dihubungi mediaIndonesia.com, membenarkan adanya usulan kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan DPRD Sikka pada 2021.
"Awal mereka mengusulkan untuk kenaikan tunjangan DPRD Sikka kepada pemerintah. Tetapi usulan kenaikan itu harus dikaji kembali oleh tim. Sekarang belum final untuk kenaikan tunjangan DPRD Sikka untuk tahun 2021,"
papar dia.
Ia mengatakan untuk saat ini, harus ada dulu perhitungan standar harga yang dilakukan dari bidang ekonomi soal kenaikan tunjangan DPRD Sikka itu.
"Kemarin kan soal tunjangan DPRD Sikka di tahun 2019 itu tim appraisal yang melakukan survei standar harga. Untuk sekarang soal naik atau tidak kita tunggu dulu hasil dari bidang ekonomi yang melakukan survei standar harga yang akan ditetapkan dalam perbup nantinya," ungkap Arankoja.
Ketika ditanya besar kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan DPRD Sikka, ia kembali menegaskan soal besar kenaikan tunjangan itu masih menunggu perhitungan standar harga yang dilakukan oleh bidang ekonomi. (OL-13)
Baca Juga: Inovasi Teknologi Kemenperin Tekan Polusi Udara Industri
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Asbanda mendorong BPD untuk melakukan transformasi peran secara fundamental, dari sekadar pengelola dana pemerintah daerah menjadi orkestrator aliran dana daerah.
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved