Petani Minta Presiden Batalkan Rencana Penaikan Cukai Rokok

PETANI tembakau masih merasakan penderitaan dan kekecewaan akibat kebijakan menteri keuangan  yang telah menaikkan cukai dan harga jual eceran (HJE) rokok sebesar 23% dan 35% di akhir 2019. Kini di masa krisis ekonomi dan pendemi covid-19, penderitaan dan kekecewaan petani tembakau semakin bertambah bila pemerintah kembali akan menaikkan cukai rokok pada tahun depan.

Ribuan petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dari berbagai daerah siap datang ke Jakarta menemui Presiden Jokowi untuk menyampaikan kekeberatan dan kekecewaan. Mereka mengaku saat Pilpres 2014 maupun 2019 memilih Jokowi sebagai Presiden.  Karena itu, para petani tembakau berharap Presiden Jokowi membatalkan rencana kenaikan cukai rokok di 2021.

Hal tersebut disampaikan pengurus APTI masing-masing Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APTI Agus Pamuji, Ketua APTI Barat Suryana, Ketua APTI Nusa Tenggara Barat (NTB) Sahminudin, dan Ketua APTI Jawa Tengah Nurtantio Wisnu Broto.

 "Ribuan anggota masyarakat petani tembakau dari berbagai  kabupaten dan kota di Jawa Barat siap berdemo di Jakarta dengan biaya sendiri. Kami bahkan siap menginap di Jakarta, jika pemerintah tidak mau mendengar keluhan kami dengan tetap menaikan cukai rokok," tegas tokoh masyarakat Jawa Barat yang juga ketua API Jawa Barat, Suryana.

Lebih lanjut Suryana menegaskan, pemerintah sudah sepantasnya berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan petani tembakau dengan melindungi petani tembakau dan industri rokok nasional. Selama ini petani dan industri rokok nasional sudah memberikan sumbangan yang banyak bagi keuangan negara. 

"Saat ini petani tembakau sudah sangat menderita. Selain kelangkaan pupuk, akibat kenaikan cukai rokok yang sangat besar pada 2019, pembelian tembakau menurun. Karena itu, kami meminta jangan lagi bebani petani tembakau dengan kenaikan cukai rokok di 2020 maupun 2021. Kami memohon presiden dan menteri keuangan untuk tidak menaikkan cukai rokok,” tegas Suryana.

Hal yang sama disampaikan Ketua APTI NTB Sahminudin. Menurutnya, setiap kenaikan 1% cukai rokok menyebabkan, 1,2 miliar batang rokok tidak laku terjual. Itu berdampak pada berkurangnya pembelian tembakau oleh industri rokok ke petani tembakau. 

Akibat kenaikan cukai rokok sebesar 23% di tahun lalu ditambah wabah covid-19 dan krisis ekonomi menjadikan sebanyak 60 miliar batang rokok tidak laku terjual. "Jika pemerintah kembali menaikkan cukai rokok di tahun ini atau 2021 akan semakin banyak jumlah batangan rokok yang tidak terserap pasar. Itu berarti akan semakin banyak tembakau petani yang tidak bisa dibeli atau tidak terserap oleh produsen rokok. Kalau industri rokok mengurangi jumlah produksinya, pendapatan negara dari cukai rokok juga akan berkurang jauh," tegas Ketua APTI NTB Sahmihudin.

Lebih lanjut Sahminudin menegaskan, pihaknya mendukung kebijakan Kementerian Perindustrian yang menolak kenaikan cukai rokok. Kementerian Perindustrian memahami kesulitan industri rokok. Karena itu, jika Kementerian Keuangan tetap ngotot menaikkan cukai rokok, pengurus dan anggota APTI NTB siap berpartisipasi dengan pengurus APTI Jawa Barat, APTI Jawa Tengah, dan pengurus APTI Pusat untuk melakukan unjuk rasa di Jakarta demi menolak kenaikan cukai rokok.

Menurut Ketua DPN APTI Agus Pamudji, ada kabar pemerintah bakal menaikkan cukai kembali sebesar 15% pada 2021 menunjukkan bahwa pemerintah tidak pro dengan rakyat, khususnya para petani tembakau. Naiknya cukai yang sudah berlangsung pada tahun ini seharusnya menjadi pengalaman untuk merekap data dan melihat fakta terkait dampak tehadap para petani tembakau. 

Daya jual rokok menurun, pabrik menekan kebutuhan, serapan tembakau menurun, serta harga jual tembakau anjlok. Belum lagi itu diperparah hasil panen tebakau yang menurun akibat musim kemarau basah maupun efek dampak pandemi covid-19.

Rencana aksi unjuk rasa petani tembakau di Jakarta bila pemerintah tetap menaikkan cukai tembakau juga disampaikan Ketua APTI Jawan TengahNurtantio Wisnu Broto. 

"Desakan untuk melaksanakan aksi (demo petani tembakau ke istana presiden) ini sebenarnya pilihan berat bagi, karena pada saat Pilpres kami merupakan pendukung setia bapak Presiden Joko Widodo. Buktinya, hampir di seluruh wilayah sentra tembakau kita memperoleh kemenangan di atas 70%,” tegas Ketua APTI Jawa Tengah  Nurtantio Wisnu Broto. (RO/OL-14)