Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Forum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) se-Provinsi Lampung Ketut Partayasa mengatakan bahwa warga binaan di lembaga pemasyarakatan termasuk rentan dalam hal kelengkapan administrasi kependudukan.
"Selain warga yang tinggal di daerah bencana alam, di hutan atau pulau dan orang telantar di Dinas Sosial, warga binaan termasuk ke dalam rentan administrasi kependudukannya," kata Ketut Partayasa di Bandarlampung, Kamis (29/10).
Ia mengatakan bahwa pihaknya punya strategi jemput bola dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembuatan KTP elektronik bagi warga yang rentan kelengkapan administrasi, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Rajabasa. Dalam menjalankan strategi jemput bola, pihaknya telah meminta jajaran disdukcapil provinsi dan kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan camat maupun kepala desa setempat agar warga rentan mudah mendapatkan KTP-el.
"Insyaallah, dengan kebersamaan, semua dapat selesai dan bisa diatasi dengan baik," lanjutnya.
baca juga: Tiga Kecamatan Kena Dampak Debu Vulkanik Gunung Sinabung
Selama pandemi covid-19 melanda negeri ini, kata dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh disdukcapil agar layanan pembuatan dokumen kependudukan berorientasi pada sistem daring. Menurut dia, dengan menggunakan sistem daring, pelayanan di disdukcapil akan sedikit sekali mengalami hambatan, bahkan dengan adanya pandemi covid-19 masyarakat tambah melek teknologi.
"Kita bisa ambil hikmahnya dari covid-19 masyarakat melek teknologi. Namun, prinsipnya disdukcapil di Indonesia semuanya memiliki inovasi dalam melakukan pelayanan dokumen kependudukan," terang Ketut. (Ant/OL-3)
SEJUMLAH mahasiswa Jakarta mengeluhkan namanya dicoret dari daftar penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dengan penyaluran tahap I 2024.
Disdukcapil pastikan program penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) tidak mempengaruhi data pemilih pada Pilkada Jakarta
Pembatasan serumah maksimal tiga KK tersebut akan berlangsung beriringan dengan penerapan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Derah Khusus Jakarta (DKJ) nantinya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin buka suara terkait rencana pembatasan tiga kartu keluarga (KK) dalam satu rumah di Jakarta.
Disdukcapil DKI mulai menonaktifkan NIK. Bagi mereka yang terdampak bisa mengajukan keberatan.
Semua pihak berhak datang berkunjung atau menetap di Jakarta. Karena itu, Pemprov DKI tidak akan melakukan operasi yustisi untuk mencegah pendatang.
Kurang lebih 8 juta warga Jakarta yang perlu mengganti KTP-nya. Hal itu dikarenakan, Jakarta yang tidak lagi menyandang status ibu kota negara.
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang telah meninggal dunia dan yang tidak memiliki RT di wilayahnya.
Polda Metro Jaya membuka pendaftaran layanan mudik gratis bagi masyarakat yang ingin pulang ke kampung halamannya dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1445 H.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta tidak gegabah menonaktifkan nomor induk kependudukan (NIK). Seluruh mekanisme itu harus dilakukan secara teratur.
Kemendagri terus mengupayakan agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau digital ID.
Pemeirntah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) akan melakukan penataan data kependudukan warga Ibu Kota
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved