Bebas Pasung Perlu Dukungan Banyak Pihak

TIDAK semudah membalikkan tangan untuk menghapuskan pasung di Indonesia. Pendekatannya harus menggunakan nilai-nilai budaya, medis, juga layanan rehabilitasi sosial lainnya.

“Indonesia telah mencanangkan bebas pasung sejak 2017 lalu. Sampai saat ini sudah 3.441 orang dibebaskan dari praktik pemasungan,” ungkap Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Eva Rahmi Kasim, di Sukabumi, Jawa Barat, kemarin.

Gerakan Indonesia Bebas Pasung melibatkan kerja sama antarkementerian dan lembaga. Kerja bersama dituangkan dalam bentuk kesepakatan antara Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Polri, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Bebas pasung tidak sekadar melepaskan orang-orang dengan gangguan kesehatan jiwa dari pemasungan. “Mereka juga mendapatkan pengobatan serta kartu identitas agar bisa mengakses layanan-layanan lainnya,” tambah Eva dalam konferensi virtual yang diadakan Human Right Watch. Kegiatan juga dihadiri Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat.

Dia menambahkan Kementerian Sosial juga mendirikan Unit Informasi Layanan Sosial yang menjadi jembatan untuk menyiapkan penyandang disabilitas mental yang baru keluar dari rumah sakit atau perawatan untuk kembali ke keluarga dan masyarakat. Selain itu, Kemensos melakukan perbaikan standar-standar layanan rehabilitasi sosial.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan mencatat selama pandemi hingga Juni, ada 277 ribu kasus kesehatan jiwa di Indonesia. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 197 ribu orang.

“Kasus kesehatan jiwa di Indonesia mengalami peningkatan signifikan akibat pandemi,” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza, Siti Khalimah. (BB/DY/BK/N-2)