Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
RIBUAN buruh di Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengepung kantor Pemkab Karawang. Mereka menuntut UU Cipta Kerja untuk dicabut atau dibatalkan.
Sejak pagi hari para buruh berdatangan ke Kantor Pemkab Karawang dari seluruh kawasan industri dan zona industri. Mereka berkonvoi untuk menarik massa berunjukrasa.
Tak hanya buruh, sejumlah mahasiswa, organisasi kepemudaan turut bergabung untuk mengepung kantor Pemkab Karawang.
""Dalam UU tersebut UMK dihapus, dan acuan nilai upah di Karawang harus berdasarkan UMP. Hal ini jelas merugikan kami karena UMK Karawang telah tembus angka Rp4,5 juta, sementara UMP Jabar hanya Rp1,8 juta," ujar Farida salah satu buruh, Rabu (7/10).
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Karawang, Ferri Nuzarli menambahkan, UU Cipta Kerja sangat merugikan pekerja karena ada beberapa pasal yang mengebiri hak-hak pekerja.
Ferri juga memastikan buruh dari Karawang akan turut serta dalam aksi mogok nasional di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2020.
Sementara itu seorang perwakilan Mahasiswa Karawang, Dharma Febrian mengatakan UU Cipta Kerja telah merampas kebebasan hak untuk melindungi warga negara dan alamnya.
"Bagaimana bisa, UU Cipta Kerja ini justru menghilangkan tanggungjawab perusahaan atas kerusakan lingkungan. (OL-13)
Baca Juga: Pukat UGM: RUU Cipta Kerja Bermasalah dari Proses Hingga Substansi
RATUSAN mahasiswa IAIN Kudus, Jawa Tengah, Kamis sore (1/8), lakukan aksi demo menuntut transparansi penentuan grade serta kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
Ribuan orang turun ke jalan menolak klaim kemenangan Presiden Nicolás Maduro, yang dianggap curang oleh oposisi.
Di Venezuela, pasukan keamanan telah menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa di Caracas yang memprotes hasil pemilihan yang diperdebatkan.
PP Muhammadiyah mengadakan konsolidasi nasional di kampus Universitas 'Aisyiyah. Acara ini membahas berbagai topik penting, termasuk izin pengelolaan tambang.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
Demonstran pro-Palestina melakukan protes terhadap kunjungan PM Israel Benjamin Netanyahu dengan membakar bendera AS dan memasang bendera Palestina di tiang bendera.
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Kita pikirkan warga kita yang belum kerja itu-kan banyak jumlahnya ada puluhan juta, tetapi untuk mendapatkan pekerjaan harus ada pengusaha masuk ada kepastian hukum, kemudahan investasi
"Di sisi lain, mereka juga kadang naif. Banyak kepentingan memanfaatkan ketulusan perjuangannya. Narasinya mirip kayak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang didanai asing,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved