Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBANYAK 2951 kepala keluarga (KK) di empat distrik yang masuk program keluarga harapan (PKH) terdampak pandemi di Kabupaten Sorong, Papua Barat mendapat bantuan sosial beras. Pemberian bansos beras dilakukan oleh Bupati Sorong, Johny Kamuru di aula LPTQ Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Selasa (29/9).
Bupati Johny mengatakan lima distrik yang mendapatkan bansos beras adalah Distrik Aimas (Kelurahan Malawele dan Aimas), Distrik Mariat (Kelurahan Klamalu dan Mariyai), Distrik Mayamuk (Kelurahan Makbusun dan Makotyamsah), dan Distrik Salawati (Kelurahan Majaran Dan Majener).
"Kita sekarang ini belum dapat informasi dari pusat bahwa hingga saat ini belum ditemukan vaksin korona. Virus penyakit ini menyerang seluruh dunia termasuk di Papua Barat. Jadi yang harus kita lakukan saat ini agar tidak terinfeksi, kita harus menjaga diri kita masing-masing. Menjaga jarak, memakai masker dan selalu mencuci tangan. Hal itu yang selalu saya sampaikan agar kita tidak terinfeksi virus," kata Bupati Johny Kamuru dalam sambutannya.
baca juga: Pembangunan Stadion Mattoanging Mulai Oktober
Acara ditandai dengan penyerahan beras kepada perwakilan dari empat keluarga penerima manfaat, yang langsung diserahkan oleh Bupati Sorong Johny Kamuru, Kapolres Sorong AKBP Albertus A. Pandiangan, Dandim 1802/Sorong Letkol Infanteri Budiman, serta Kabulog Sorong.
Tiap keluarga penerima bansos beras PKH sebanyak 45 kg yang terbagi dalam tiga karung. Masing-masing karung beratnya 15 kg. Untuk penyaluran beras (PKH) ini yang
pertama kali di Kabupaten Sorong. (OL-3)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
KPK memanggil Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Firmansyah terkait dugaan korupsi pengadaan bansos presiden.
KPK mengembangkan kasus rasuah dalam program bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada program keluarga harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos).
Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang program bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga bulan Desember mendatang.
Ditemukan paket sembako untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak sesuai.
Alokasi bantuan di Kecamatan Tanjungpandan untuk bansos sembako dan PKH triwulan II tahun 2024 mencapai 5.724 Keluarga Penerima Manfaat
Bripda NRN, ajudan Wakapolres Sorong, Papua Barat Daya, Kompol Emy Fenitiruma, bunuh diri pada Senin (15/7) sore. Pengawasan melekat harus diperkuat.
PENJABAT (Pj) Bupati Sorong Edison Siagian resmi melepas 81 calon jemaah haji (calhaj) asal Kabupaten Sorong untuk siap berangkat ke Tanah Suci.
Khairul Fahmi, pengamat militer dan Co-Founder ISESS menyatakan insiden bentrokan antar aparat bukanlah indikator kegagalan kerja sama antara TNI dan Polri.
Tiga anggota BPK yang terlibat kasus suap audit di Sorong akan segera diadili setelah KPK merampungkan berkasnya.
Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Sorong sebanyak 520 TPS.
PENJABAT(Pj) Bupati Sorong Yan Piet Mosso menjalani sidang perdananya hari ini, 31 Januari 2024. Dia didakwa memberi suap ke pegawai BPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved