Polri Diminta tidak Izinkan Deklarasi KAMI di Surabaya

NEGARA Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila merupakan komitmen final dari pendiri bangsa. Keduanya tidak akan pernah tergantikan oleh paham lain, baik komunisme maupun khilafah.

Surabaya adalah Kita menyampaikan salah satu pernyataan sikap itu saat aksinya di Gedung Juang 45, Senin (28/9) pagi. Organisasi masyarakat ini mengaku terdiri dari 150 organ dan  arek Surabaya.

"Pemerintahan Jokowi dan KH Maruf Amin merupakan kekuatan konstitusional hasil dari pilihan rakyat melalui pemilihan presiden 2019-2024," ujar juru bicara Surabaya adalah Kita, Giyanto, dalam siaran pers yang diterima, Senin (28/9). Pemerintah, lanjutnya, tidak akan pernah tergoyahkan oleh gerakan yang digaungkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Surabaya adalah Kita menganggap KAMI merupakan gerakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan konstitusional.

Mereka memandang KAMI merupakan gerakan yang mengedepankan politik adu domba guna memecah-belah persatuan bangsa dan ingin merebut kekuasaan dengan cara-cara inkonstitusional. Karenanya, Surabaya adalah Kita mendesak TNI dan Polri melarang kegiatan deklarasi KAMI di Gedung Juang 45, termasuk infiltrasi kaum intoleran di Jawa Timur.

Surabaya adalah Kita mendesak Polri dan TNI pula untuk menggagalkan dan melarang deklarasi KAMI. "Dikhawatirkan bila mendapatkan izin, KAMI akan mendapatkan perlawanan dari Kita," ujarnya.

Poin terakhir, Surabaya adalah Kita menyatakan kesiapan mengawal dan menjaga Surabaya agar tetap aman, damai, dan kondusif dalam bingkai NKRI dan Pancasila. (RO/OL-14)