Tingkatkan Kapasitas Pemda di Papua

SEJUMLAH pihak mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo dalam mengubah pendekatan dalam penyelesaian masalah Papua. Namun, seiring dengan peningkatan kesejahteraan, kemampuan aparatur pemerintah daerah Papua pun mutlak harus digenjot.

"Pengembangan SDM (sumber daya manusia), terutama di pemda, harus sampai ke unit yang kecil sehingga dana otsus dari pusat tepat sasaran dan bisa menjadi stimulus pembangunan di sana (Papua)," kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Senayan, Jakarta, kemarin.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng menyampaikan dua faktor besar yang menjadi persoalan dalam otonomi khusus Papua.

Pertama, kapasitas dan integritas pemda di level kabupaten/kota belum dipersiapkan.

"Maka, uang dan kuasa yang diberikan kepada mereka justru menjurus kepada inefisiensi dan korupsi."

Kedua, mekanisme pertanggungjawaban dana otsus tidak didesain secara jelas sehingga pengawasan di lapangan menjadi tak efektif. Akibatnya, kata Robert, dana menjadi tidak terkelola secara akuntabel dan efektif.

"Inilah yang terjadi dan menjadi penyakit serius di Papua," tandasnya.

Dia menilai pendekatan Presiden yang mengutamakan dialog dan cara nonkekerasan akan berbuah sia-sia jika dua kendala besar itu tidak segera diselesaikan.

Di Papua, langkah Presiden mengedepankan jalan damai dalam penyelesaian masalah Papua disambut gembira masyarakat Bumi Cenderawasih.

"Itu suatu hal luar biasa. Tidak semua presiden bisa lakukan itu, hanya yang berjiwa besar, dan patut diacungi jempol," kata tokoh Jaringan Damai Papua yang juga pencetus Dialog Jakarta-Papua, Pater Neles Tebay.

Sebelumnya, Presiden memberikan grasi kepada lima narapidana politik di Papua dan Papua Barat. Pembebasan itu, kata Jokowi, merupakan titik awal dari pembebasan 60 napol/tapol lainnya (Media Indonesia, 10/5).

TNI lebih humanis

Terkait dengan kebijakan Jokowi, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan pihaknya akan mengedepankan tindakan yang lebih humanis ketimbang represif di Papua.

"Tidak ada lagi tindakan prajurit yang menyakiti hati rakyat," ujarnya di Makassar, kemarin.

Pemerintah pun menghapuskan clearing house bagi jurnalis asing yang akan meliput ke wilayah paling timur Indonesia itu.

"Clearing house merupakan rapat antara sejumlah instansi pemerintah di Kemenlu untuk membahas setiap permohonan kunjungan jurnalistik ke Papua," ungkap Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail Cawidu.

Dalam kunjungan ke Papua, Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian infrastruktur sistem jaringan tulang punggung pita lebar (broadband) serat optik Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) di Manokwari, Papua Barat, Minggu (10/5) malam.

Dari Papua, Presiden Jokowi kemarin mendarat di Bandara Internasional Jacksons, Papua Nugini, untuk melakukan kunjungan kenegaraan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan pemerintah akan membangun rel kereta api Kota Sorong-Papua-Manokwari pada 2017.

(Pol/AI/Jes/Bow/Arv/Mc/X-6)