Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Relokasi korban abrasi di Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kabupaten Karawang, Jawa Barat menargetkan 100 unit rumah terbangun di Tahun 2020.
Baca juga : https://mediaindonesia.com/read/detail/280474-ribuan-hektare-daratan-di-pantura-jateng-hilang-akibat-abrasi
Plt Kepala Dinas PRKP Karawang, Dedi Ahdiat mengatakan kendati terkena refocusing dan rasionalisasi anggaran di tengah pandemi, pembangunan rumah untuk relokasi korban abrasi di Cemarajaya tetap dianggarkan pada 2020.
Dedi mengakui sebanyak 100 unit rumah akan menjadi target awal pembangunan di Tahun 2020. "Insya Allah 100 unit rumah terlebih dahulu akan kita bangun," ungkap Dedi kepada wartawan, Selasa (1/9).
Lahan yang akan dibangun tetap berlokasi di Desa Cemarajaya, dari jarak lokasi bencana abrasi sejauh 5 kilometer. Pemerintah telah membeli lahan seluas 3 hektar untuk membuat 302 unit rumah relokasi. "Kita mengejar dahulu pematangan lahan. Karena bekas lahan tambak," ungkapnya.
Sementara lokasi rumah yang terdampak abrasi, pihak pemerintah telah meminta surat pernyataan kepada warga untuk tidak menempati tempat tersebut. "Kita juga sudah meminta kepada Kementerian Kelautan untuk membangunkan sabuk pantai," pungkasnya. (OL-12)
MENTERI Investasi Bahlil Lahadalia mengakui terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri tekstil. Hal itu dipicu karena adanya relokasi usaha dari Jawa Barat ke daerah lain
BANK Woori Saudara telah melaksanakan relokasi Kantor Cabang yang ada di wilayah Kota Denpasar, Bali.
GUBERNUR DI Yogyakarta, Sri Sultan HB X menanggapi aksi dorong petugas keamanan Teras Malioboro (TM) 2 dengan sekelompok pedagang.
dalam proses relokasi, pemerintah provinsi akan menyediakan lahan sedangkan pembangunan rumahnya akan dilakukan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR dan BNPB.
Jika relokasi warga terdampak banjir lahar dingin dan tanah longsor di Sumbar tidak memungkinkan, bantuan perbaikan rumah akan diberikan.
Pemerintah mempertimbangkan opsi relokasi bagi warga yang terdampak banjir lahar dingin dan tanah longsor di Sumatra Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved