Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Penandatanganan dan penyerahan Laporan Hasil Penilaian (LHP) oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Barat, Arjuna Sakir atas LKPD Kabupaten Sorong kepada Bupati Sorong, Johny Kamuru dan Ketua DPRD Kabupaten Sorong, Habel Yadanfle dilakukan secara virtual. Acara ini dilaksanakan di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sorong, Papua Barat, Rabu (1/7).
Pada sambutannya, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Barat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sorong karena berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut.
Pemberian opini ini merupakan hasil dari tata kelola keuangan daerah yang sudah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ini terjadi karena komitmen dan sinergi yang baik dari Pemda, DPRD, dan BPK.
Pada akhir dari acara tersebut, Bupati menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berupaya untuk mempertahankan opini ini.
Baca juga: Beban Rumah Sakit makin Berat
"Opini yang dicapai merupakan motivasi dan semangat untuk bagaimana kita dapat bekerja dalam pengabdian kepada bangsa, sehingga berbanding lurus dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat," kata Johny.
Acara serupa juga dilakukan oleh 7 Kabupaten di Provinsi Papua Barat yang berhasil mendapatkan Opini WTP berdasarkan LHP LKPD tahun 2019. (OL-14)
Bripda NRN, ajudan Wakapolres Sorong, Papua Barat Daya, Kompol Emy Fenitiruma, bunuh diri pada Senin (15/7) sore. Pengawasan melekat harus diperkuat.
PENJABAT (Pj) Bupati Sorong Edison Siagian resmi melepas 81 calon jemaah haji (calhaj) asal Kabupaten Sorong untuk siap berangkat ke Tanah Suci.
Khairul Fahmi, pengamat militer dan Co-Founder ISESS menyatakan insiden bentrokan antar aparat bukanlah indikator kegagalan kerja sama antara TNI dan Polri.
Tiga anggota BPK yang terlibat kasus suap audit di Sorong akan segera diadili setelah KPK merampungkan berkasnya.
Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Sorong sebanyak 520 TPS.
PENJABAT(Pj) Bupati Sorong Yan Piet Mosso menjalani sidang perdananya hari ini, 31 Januari 2024. Dia didakwa memberi suap ke pegawai BPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved