Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah melantik koleganya di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Yusran Jusuf, sebagai penjabat Wali Kota Makassar.
Dalam pelantikan pada Rabu (13/5), Yusran menggantikan posisi Iqbal Suhaeb.
Yusran Jusuf memiliki latar belakang seorang akademisi. Ia sempat menjabat Dekan di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Pada pertengahan 2018, dia ditunjuk sebagai Ketua Tim Transisi Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman.
Baca juga: Nurdin Abdullah: Sulsel Punya Semua, Tinggal Kekompakan
Kemudian, dia diangkat sebagai Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sulsel. Setelah itu, Februari 2020, dilantik sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda). Dia juga memilih mengundurkan diri sebagai dekan yang harusnya berakhir 2023.
Yusran dilantik berdasarkan SK Mendagari nomor 131.73 - 779 tahun 2020 tertanggal 11 Mei. Sehingga, dia menjabat tiga jabatan strategis di pemerintahan, yaitu Ketua TGUPP Sulsel, Kepala Bapelitbangda Pemprov Sulsel, dan Penjabat Wali Kota Makassar hingga pemilihan kepala daerah (pilkada) yang harusnya digelar September 2020.
Baca juga: Nurdin Abdullah Perdana Jadi Cameo
Nurdin mengaku melihat kerja Iqbal yang ingin mengubah Makassar seperti yang diinginkannya hanya saja susah karena tidak solid. "Menjadi Pj itu tidak mudah, jadi ada tiga tantangan yang harus dilakukan Yusran selama menjadi penjabat," sebut Nurdin.
Baca juga: Gubernur Sulsel Harap tidak Ada yang Merekayasa Hak Angket
Pertama, berkomitmen memutus rantai penularan virus korona atau covid-19. Kedua, mencari solusi menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) serta karyawan yang dirumahkan. Ketiga recovery pasca-covid-19.
"Harus kita pikir bersama, dibutuhkan pikiran bersama. Dan setelah menjabat ini, saya sudah panggil Pak Yusran untuk bisa melakukan evaluasi secara meneluruh di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Setiap hari mutasi tidak apa-apa. Karena yang paling penting sekarang adalah kepatuhan, bukan anggaran. Jadi kerja harus simultan," seru Nurdin. (X-15)
Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Patria Artha Makassar (PUKAT UPA), Bastian Lubis, menyayangkan belum adanya langkah hukum strategis terkait kerugian negara dalam proyek ini.
Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar berhasil mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika jenis tembakau sintetis atau yang dikenal dengan sebutan "sinte".
Proyek ini berpotensi memiliki kerugian negara yang sangat besar karena fasilitas tidak dapat dimanfaatkan meski anggaran telah terserap.
Komisi E berencana memanggil Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk mengklarifikasi status kepemilikan aset tersebut.
Kehadiran wahana ini menjadi bukti nyata bagaimana kolaborasi lintas industri dapat menciptakan nilai tambah bagi kualitas hidup keluarga Indonesia.
Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Djumaryo, mengumumkan bahwa 67 pelaku seni dan kebudayaan di Kota Makassar dipastikan menjadi penerima manfaat program Dana Abadi Kebudayaan.
Ia menjelaskan, di tingkat lokal, kepala daerah harus menjawab ekspektasi masyarakat dan konstituen yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik.
BSKDN Kemendagri menyoroti berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran.
KPK mengimbau seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara untuk menjaga integritas jabatan dengan tidak menerima ataupun.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved