Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DAMPAK wabah virus korona di Provinsi Bangka Belitung, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bangka Belitung, Harrie Patriyadi mengatakan saat ini sudah ada 1.559 pekerja di sektor informal yang di-PHK dan dirumahkan tanpa gaji. Mereka telah mendaftarkan untuk mendapatkan Kartu Pra Kerja.
"Yang sudah mendaftarkan Kartu Pra Kerja 1.559 orang tersebar di 56 perusahaan," kata Harrie, Selasa (7/4).
Ia merincikan 1.559 pekerja tersebut terdiri dari 221 orang di-PHK dan 1338 orang yang dirumahkan baik perusahaan umum, hotel maupun restoran. Ia menyebutkan 56 perusahaan yang sudah mendaftar Kartu Pra kerja tersebar di 6 kabupaten/1 Kota.
"Paling banyak yang mendaftar Kartu Pra Kerja di Pangkalpinang, yakni ada 607 orang," kata Harrie.
Menurutnya jumlah orang yang akan dirumahkan maupun PHK akan bertambah karena di Babel saat ini ada 1500 perusahaan. Dia memgasumsikan pekerja yang mendaftar untuk mendapatkan Kartu Pra Kerja bisa mencapai 25.000 orang.
baca juga: Ratusan Pemudik dan ABK KM Lambelu Diperiksa di Tengah Laut
Ia mengimbau kepada pekerja yang dirumahkan dan di-PHK yang ingin mendaftar Kartu Pra Kerja agar mendaftar secara online melalui Disnaker kabupaten/kota atau provinsi dengan mencantumkan no KTP dan NIK, serta nomor telepon. Sedangkan pekerja di sektor UMKM untuk pendaftaran Kartu Pra Kerja bisa langsug ke Dinas Koperasi kabupaten/kota.
Harrie menegaskan bantuan dalam Kartu Pra kerja bagi pekerja yang dirumahkan dan PHK bukan dalam bentuk uang tunai, melainkan pelatihan selama 4 bulan. (OL-3)
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat, mengatakan angka PHK yang terjadi tiga kali lipat lebih besar dari data Kementerian Ketenagakerjaan, yakni 80 ribu orang.
MENTERI Investasi Bahlil Lahadalia mengakui terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri tekstil. Hal itu dipicu karena adanya relokasi usaha dari Jawa Barat ke daerah lain
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PKB, Jazilul Fawaid, mengungkapkan Mukernas PKB menghasilkan dua rekomendasi, yakni internal dan eksternal.
UNILEVER berencana mengurangi sepertiga dari karyawannya di Eropa pada akhir 2025. Hal ini terjadi setelah diumumkan pada Maret bahwa raksasa barang konsumen tersebut akan memangkas biaya.
PEMERINTAH diminta fokus menyelesaikan permasalahan utama yang menjadi penyebab PHK dan penutupan pabrik.
DAMPAK Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 menyebabkan 11 ribu buruh dari industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terkena PHK.
Pada 2045, diproyeksi jumlah tenaga kerja Indonesia akan mencapai 233 juta, dan berdasarkan data dari A.T. Kearney (2023) disebutkan bahwa 50% tenaga kerja Indonesia perlu dilatih.
Kartu kuning atau AK1 adalah kartu tanda pencari kerja yang berguna untuk melamar pekerjaan di instansi pemerintah (PNS) maupun swasta yang dikeluarkan Dinas Ketenagakerjaan.
Peserta dapat mengikuti pelatihan baik secara daring maupun campuran antara pelatihan daring dan langsung, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022.
Dari 115 juta pendaftar, terangnya terdapat 84 juta orang terverifikasi dan yang dinyatakan diterima berjumlah 12,8 juta.
Platform ini mengusung program pelatihan bagi para individu pencari kerja dan pelaku UMKM dengan dukungan lebih dari 500 pelatihan
Airlangga menambahkan sejak awal pandemi covid-19 berlangsung, program kartu prakerja mengalami refocusing menjadi semi bansos dan masuk dalam bagian program perlindungan sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved