Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETERSEDIAAN pupuk di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, untuk musim tanam padi tahun ini tidak perlu dikhawatirkan. Kendati alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian jumlahnya berkurang tahun ini.
Untuk alokasi pupuk bersubsidi jumlahnya berkurang di Klaten, kecuali alokasi pupuk NPK Phonska naik. Kebijakan ini diatur melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah No 521.34/001/2020.
Alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Klaten tahun anggaran 2020, meliputi jenis pupuk urea 21.413 ton, SP-36 1.135
ton, ZA 6.458 ton, NPK Phonska 13.954 ton, dan pupuk organik 2.945 ton.
"Kecuali NPK, alokasi pupuk bersubsidi lainnya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu," kata Wahyu Wardana, Kasi Sarpras Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Klaten.
Ditemui di kantornya, Rabu (29/1), Wahyu secara rinci menyebut penurunan alokasi pupuk urea mencapai 4.903 ton, SP-36 765 ton, ZA 2.542 ton, dan organik 4.038 ton. Hanya pupuk NPK Phonska yang naik, yaitu dari 10.807 ton menjadi 13.954 ton tahun ini.
Untuk kebutuhan pupuk bersubsidi sektor pertanian di Kabupaten Klaten, Kepala DPKPP Widiyanti, dalam surat keputusannya (SK) No 521/07/2020 telah menetapkan rekapitulasi per bulan kebutuhan pupuk petani di sana.
Rekapitulasi pupuk urea, misalnya, dari alokasi 21.413 ton, Januari kebutuhan petani ditetapkan 2.802 ton, Februari 1.751 ton, Maret 1.419
ton, April 1.806 ton, Mei 1.817 ton, Juni 1.795 ton, Juli 2.054 ton, Agustus 2.370 ton, September 2.060 ton, Oktober 1.455 ton, November 855
ton, dan Desember 1.229 ton.
"Alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Klaten, diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan petani, sehingga tidak perlu dikhawatirkan.
Tapi, apabila dalam realisasi alokasi itu masih ada kekurangan, DPKPP akan mengajukan tambahan alokasi ke pemerintah provinsi," paparnya.
Terkait harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, Wahyu Wardana menyebutkan bahwa hal itu juga sudah ditetapkan dalam SK Kepala DPKPP
Klaten No 521/07/2020. HET urea Rp90.000 per kemasan 50 kilogram (kg), SP-36 Rp100.000 (50 kg), ZA Rp70.000 (50 kg), NPK Phonska Rp115.000 (50
kg), dan organik Rp20.000 (40 kg).
"HET pupuk bersubsidi hanya berlaku untuk pembelian petani di pengecer resmi dalam kemasan volume yang telah ditetapkan dalam SK Kepala DPKPP
Klaten tersebut," pungkasnya. (OL-13)
Puluhan hektare sawah di Purwakarta terancam gagal panen setelah pasokan air mengering.
Kementan terus mendorong program perluasan Areal Tanam (PAT) Padi
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengeklaim program pompanisasi yang saat ini digencarkan Kementerian Pertanian berhasil meningkatkan produksi padi.
Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional IX akan kembali diadakan, menjadi ajang bergengsi untuk mengeksplorasi dan memamerkan berbagai varietas tanaman pangan unggulan.
Program penanaman padi apung yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di beberapa kabupaten dalam dua tahun terakhir mengalami kegagalan.
GELAGAT pemerintah yang menjadikan perubahan iklim sebagai alasan gagalnya swasembada pangan tak dapat dibenarkan. Semestinya itu memacu upaya pengambil kebijakan berbuat lebih.
PETANI padi yang beralih ke semangka untuk mewaspadai fenomena El Nino dan menghindari musim kekeringan di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, kini riang gembira.
Kemitraan antara pemerintah, perusahaan dan petani dinilai seperti gayung bersambut karena adanya bantuan bagi kebutuhan petani.
GURU Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengungkapkan bahwa fenomena gelombang panas tidak akan berdampak signifikan terhadap iklim di Indonesia.
PUPUK bersubsidi di kabupaten Sragen, Jawa Tengah terus memunculkan permasalahan pada musim tanam (MT) II yang saat ini sedang digelar di lahan sawah seluas 39 ribu hektar.
Pengaruh El-Nino membuat masa panen di Kabupaten Kuningan yang seharusnya dilakukan Maret mundur sebulan.
Lahan sawah hendak yang ditanami palawija di kawasan Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, terancam gagal tanam karena banjir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved