Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMKAB Karimun, Kepri sepenuhnya akan menerapkan e-Budgeting pada tahun anggaran 2020 melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sesuai Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2018, setiap perencanaan dan penganggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus sinkron. Kebijakan ini harus sudah dilakukan pada tahun anggaran 2020 ini agar kerja OPD transparansi dan menghindari tindak korupsi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karimun, HM Firmansyah mengatakan, pihaknya saat ini sudah menerapkan e-Planning dan tinggal menyingkronkan dengan e-Budgeting.
"Kita latih SDM OPD untuk menginput perencanaan e-Planning yang terintigrasi dengan Sistem Administrasi Daerah (Simda) keuangan (e-Budgeting) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)," kata Firmansyah, Jumat (10/1).
Dia melanjutkan, e-Planning dan e-Budgeting harus dilakukan agar kerja OPD lebih efektif dan efisien. Sebab, sebelum menggunakan aplikasi ini, perencanaan dan penganggaran dilakukan dua kali baik ke Baperlitbang maupun BPKAD. Pada Januari 2020 akan terintegrasi.
"Misalkan OPD membuat perencanaan menganggarkan pembelian ATK (Alat Tulis Kantor), itu sudah ada satuan standar biayanya di e-Budgeting. Sehingga lebih transparasi dan tidak ada tindak korupsi. Selain itu efisien dan efektivitas kegiatan di Baperlitbang," katanya.
Dengan Simda ini, perencanaan (e-Planning) OPD akan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati dan Wakil Bupati Karimun 2018-2023.
"Dengan e-Budgeting gubernur enggak perlu sering ketemu karena dengan data ini sudah dapat. Apa saja yang mau diketahui, diketahui saat itu juga," paparnya.
Dengan dimulainya SPBE ini, ia meminta jajarannya untuk meningkatkan pelayanan. Ia berharap jika SPBE sudah diterapkan sepenuhnya maka akan berujung pada penyerapan anggaran yang lebih tinggi dan menghasilkan stimulus ekonomi.
baca juga: Walikota Solo Pilih Tangani Bencana Daripada Hadiri Rakernas PDIP
Sebelumnya, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan saat ini Pemkab Karimun sudah menerapkan sistem e-Planning sesuai arahan Kemendagri. Aunur Rafiq mengatakan, sistem e-Planning yang sudah diterapkan oleh Pemkab Karimun disinkronkan dengan sistem Kemendagri. (OL-3)
Penguatan sislognas dapat dicapai di antaranya melalui program penguatan ekosistem logistik nasional, program penguatan infrastruktur dan konektivitas.
Pelaksana Tugas (Plt) Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, melaporkan perkembangan proyek pembangunan IKN kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)
PT Waskita Karya mengungkapkan pembangunan Bendungan Jlantah dan Jragung di Jawa Tengah mencapai 86,09%.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyebut pemerintah harus realistis dalam mencanangkan target Indonesia Maju 2045.
Menjelang usia perusahaan yang ke-33, PT Surveyor Indonesia mengukuhkan komitmen untuk mengambil peran dalam upaya menjaga pertumbuhan nasional.
The Strong Minor Project menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama Connect 2 adalah memperluas jaringan dan koneksi peserta dengan individu dan komunitas dari berbagai negara.
Dengan membuka data pertahanan dan menunjukkan kekuatan atau senjata yang dimiliki, negara lain atau negara yang dikategorikan sebagai lawan akan berpikir dua kali untuk mengganggu.
Setiap rupiah yang dibelanjakan dari uang negara harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.
Anggaran yang disiapkan sebenarnya tidak mencukupi untuk menangani kemiskinan ekstrem karena sebagian digunakan untuk mendukung program Gentra Karya.
Perguruan tinggi negeri untuk tetap menjaga pengelolaan anggaran dengan baik dan menghindari penyimpangan yang dapat menyebabkan temuan di kemudian hari.
Kemenpora menyempurnakan aplikasi Washpim untuk meningkatkan transparansi anggaran sekaligus memudahkan pihak ketiga atau federasi untuk mengajukan kebutuhan anggaran.
Pemeriksaan rekening partai politik jelang Pemilu 2024 dinilai sebagai bentuk transparansi partai politik kepada masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved