Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POTENSI kehilangan pajak daerah biasanya disebabkan oleh Pemerintah Daerah (pemda) sendiri. Penyebabnya ketika melakukan pungutan mungkin ada negosiasi dengan pengusaha sehingga uang pajak tidak disetorkan semuanya. Oleh sebab itu perlu alat monitoring pajak untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Demikian disampaikan Kasatgas Pencegahan Unit Koordinasi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kunto Ariawan, di Magelang, Kamis (28/11/2019).
Dari pengamatan KPK, kata Kunto, sejumlah pemda yang telah menggunakan alat monitoring mengalami kenaikan pajak daerah rata-rata 24 persen. Ada pula beberapa daerah yang kenaikannya mencapai 50 hingga 100 persen per jenis usaha setelah menggunakan alat monitoring ini.
"Bukan karena pengusaha tidak mau menyetorkan, rata-rata mereka belum memungut pajak pada masyarakat. Pajak itu sebenarnya bukan omset mereka, karena dibebankan pada konsumen. Kalau konsumen makan di restoran itu ada tambahan pajak 10 persen," kata Kunto.
Menurut dia, yang terjadi selama ini, karyawan restoran masih manual menulis di kuitansi. Padahal tidak semua kuitansi disampaikan ke pemiliknya sehingga omset yang sebenarnya tidak diketahui. Bisa juga pihak pengusaha sebenarnya sudah memungut pajak dari masyrakat, tetapi belum disetorkan semuanya kepada pemda.
"Karena itu, penting untuk menggunakan alat agar bisa memonitor bersama-sama berapa sebenarnya transaksi yang terjadi di masing-masing restoran, tempat hiburan, tempat parkir," katanya.
Alat monitor online itu, lanjutnya, bisa digunakan sesuai jenis usahanya. Untuk usaha restoran sudah besar bentuknya seperti kas register, seandainya pembeli makan daging ayam di restoran tersebut, datanya masuk ke pemda sehingga pemda bisa tahu omset dari restoran tersebut setiap hari.
baca juga: Setiap Tahun 15 Ribu Hektare Hutan NTT Rusak
Jika restoran masih kecil, bentuk alatnya seperti telepon seluler tetapi di belakangnya ada printernya. Dengan demikian, jika sistemnya sudah bagus biasanya cuma diinstalkan software-nya saja untuk menarik data-data.
"Ini masih perlu sosialisasi terus,"katanya. (OL-3)
PT Pupuk Indonesia (Persero) tercatat sebagai 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dengan bakal hadirnya family office atau kantor keluarga, pemerintah akan mengundang hakim internasional
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Rencana penerapanPajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dirasa memberatkan masyarakat
WALI Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 30 Juli 2024. Dia meminta jadwal pemeriksaannya ditunda
DATA terbaru dari Kementerian Keuangan mencatat realisasi pungutan pajak dari kegiatan usaha ekonomi digital hingga Juni 2024 mencapai Rp25,88 triliun.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pada Bidang Pendidikan telah direalisasikan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD sebanyak 367 RKB, Pembangunan SMP Baru yakni SMPN 14, SMPN 15 dan SMPN 16 Denpasar.
Penerima BBM bersubsidi di Bangka Belitung harus membayar pajak kendaraan.
"Nanti akan membuat perda tentang retribusi sampah mengatur hasil pengelolaan sampah di Supiturang. Sehingga sampah yang sudah dihasilkan TPA bisa berdampak pada PAD."
DPRD dan Pemprov DKI sepakat nilai rancangan APBD untuk 2024 sebesar Rp81,7 triliun.
Juru parkir menjadi salah satu ujung tombak Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menggenjot perolehan retribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved