Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ingin setiap narapidana terorisme (napiter) yang akan bebas terlebih dulu masuk ke Pusat Deradikalisasi (Pusderad) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Terorisme Kelas IIB di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
"Setiap napiter yang akan bebas idealnya dipindahkan ke Pusat Deradikalisasi," kata Deputi 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, dalam kegiatan Reintegrasi Sosial di Lapas Kelas 1 Palembang, Sumatra Selatan, Kamis (14/11).
Di Pusderad itu lah, kata Hendri, para napiter akan menjalani program yang lebih terintegrasi sehingga saat kembali ke masyarakat sudah benar-benar baik sesuai harapan.
Selain itu, kata Hendri, setiap napiter yang akan bebas sudah mau bersumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam kesempatan itu, Hendri melihat secara langsung proses deradikalisasi tiga napiter yang ada di Lapas Kelas 1 Palembang. Kebetulan satu napiter, yakni Addin Agus Riyanto alias Abu Nabila alias Wahirun akan bebas 12 Desember 2019.
"Saya ingin melihat langkah-langkah yang dilakukan, apakah yang bersangkutan sudah siap kembali ke masyarakat dan benar-benar kembali ke NKRI atau masih berpotensi akan mengulangi perbuatannya," ujarnya.
Baca juga: Densus 88 Amankan 12 Orang terkait Bom Bunuh Diri Medan
Kalapas Palembang, Riyanto, mengungkapkan, selama ini pihaknya telah melakukan program khusus kepada tiga napiter tersebut agar saat bebas mereka menjadi manusia yang lebih baik dan tidak terpapar terorisme.
"Untuk napiter yang akan bebas bulan depan, sehari-hari dia sudah bisa bergaul dengan baik di lingkungan lapas. Untuk bermasyarakat saya kira sudah siap meski harus terus diberikan sentuhan-sentuhan agar dia benar-benar sadar dan kembali ke NKRI," ujarnya.
Kasubdit IV Ditintelkam Polda Sumsel, Ajun Komisaris Besar Pol Marzuki Ismail, menambahkan, pihaknya terus memperkuat koordinasi dalam menangani deradikalisasi napiter ini.
"Selama ini kami memonitor kemudian mengadakan wawancara dengan Yang bersangkutan. Sejauh pengamatan kami, dalam bidang ideologi kenegaraan, dan ideologi keagamaan harus terus diberikan pembinaan lagi," tuturnya.
Menurut Marzuki, perlu dialog dengan tokoh agama yang paham betul agamanya supaya para napiter bisa bergaul berbagai macam pihak setelah selesai menjalani kehidupan di lapas. (OL-1)
Ada mantan narapidana kasus korupsi yang kembali berkompetisi atas putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Seluruh narapidana yang mendapatkan remisi tidak ada yang langsung bebas.
Saat ini jumlah penghuni Lapas se-Riau diketahui telah mencapai 14.692 orang. Padahal kapasitasnya hanya untuk 4.555 orang.
Kemenkumham akan memberikan remisi serta pengurangan masa pidana khusus bagi 159.557 narapidana serta anak binaan pada momen Lebaran tahun ini.
Sebanyak 1.642 narapidana beragama Hindu mendapatkan remisi khusus Nyepi 2024
Asep berpesan agar WBP yang telah mengikrarkan diri untuk mengikuti seluruh program pembinaan dengan tekun, semangat, aktif dan produktif dalam program pembinaan kemandirian.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berupaya mencegah penyebaran paham radikal terorisme di kalangan mahasiswa.
Keberadaan Museum Nasional Penanggulangan Terorisme ini dimaksudkan sebagai salah satu strategi penanggulangan terorisme.
Tujuannya untuk membangun ketahanan keluarga terhadap berbagai ideologi yang tidak sesuai dengan kehidupan kita sebagai anak bangsa.
Perubahan dalam pola serangan teroris, yang kini lebih mengarah kepada radikalisasi generasi muda, perempuan, anak, dan remaja sebagai target utama
Kepala BNPT Komjen Mohammed Rycko Amelza Dahniel mengatakan pagu anggaran BNPT 2025 yang telah ditetapkan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan 2024.
Dibutuhkan pendekatan secara holistik melalui pendekatan Pancasila, baik pendekatan secara ekonomi maupun sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved