Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) telah menuntaskan tugas rekonstruksi Pasar Wouma di Wamena, Jayawijaya, Papua.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, 28 Oktober silam, menginstruksikan Kementerian PU-Pera membangun kembali Pasar Wouma yang rusak berat akibat kerusuhan yang terjadi di wilayah tersebut. Sedikitnya ada 128 lapak pedagang yang hancur dan terbakar.
"Dalam dua minggu, tugas rekonstruksi bisa diselesakan," ujar Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Endra Atmawidjaja melalui keterangan resmi, Kamis (14/11).
Endra mengungkapkan, dalam pelaksanaan pembangunan kembali, pihaknya menunjuk PT Nindya Karya yang didukung Konsultan PT Virama Karya dan bantuan beberapa personel TNI AD.
Baca juga: Jokowi Minta Bangunan Rusak Dampak Kerusuhan Wamena Diperbaiki
Rekonstruksi dilakukan dengan memanfaatkan struktur beton bertulang dari bangunan eksisting sebelumnya. Perbaikan dilakukan pada rangka atap, penutup atap, meja lapak dengan dilapisi keramik dan perbaikan lantai.
Biaya sebesar Rp4,74 miliar dikeluarkan untuk kegiatan rekonstruksi tersebut.
"Pasar Wouma merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Wamena dengan luas 740 meter persegi. Sarana tersebut menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi di kawasan. Sangat penting bagi pemerintah untuk segera menyelesaikan pembangunan agar kegiatan ekonomi kembali berjalan," tandasnya. (OL-2)
Hutama Karya segera bangun jalan Trans Papua
Wamen LHK Alue Dohong mengatakan, konsep dasar pengusulan metode tersebut sebagai masukan yang berupaya restorasi ekosistem gambut.
Komnas HAM mendesak komponen pemerintah pusat dan daerah untuk dapat mengelola informasi apapun yang beredar serta melakukan upaya penegakan hukum
Jika konflik-konflik yang latar belakang sosial seperti dalam kasus Wamena ini tidak direspon secara cepat dan bijaksana, maka problem hak asasi manusia di Papua juga akan semakin rumit
Proses mediasi guna mengakhiri kerusuhan yang terjadi di Kota Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan akan disegerakan sehingga kondusivitas daerah akan terjaga
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai kondisi Papua tidak sesuai fakta di lapangan, menyusul kerusuhan di Wamena baru-baru ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved