Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan sejumlah provinsi di Indonesia sudah mengalami penuaan penduduk kendati Indonesia masih dalam bonus demografi.
“Provinsi yang relatif mengalami penuaan cepat di atas 17% ialah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur,” kata Bambang dalam Sarasehan Nasional Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, kemarin.
Bonus demografi ialah situasi Indonesia pada 2030 ketika penduduk usia produktif lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif.
Untuk antisipasi penuaan cepat itu, lanjutnya, harus dilakukan kampanye bersama mencegah pernikahan usia dini. “Pertumbuhan penduduk harus tetap dikendalikan. Jumlah penduduk besar saja tidak cukup. Kualitas sumber daya manusia harus diperkuat,” tegasnya.
Bambang mengatakan, dari 250 juta penduduk Indonesia saat ini, yang termasuk kelas menengah sebanyak 60 juta. Bila bonus demografi bisa dipetik, persentase itu akan bisa diperbaiki sehingga ketika jumlah penduduk mencapai 320 juta, kelas menengah sebanyak 250 juta.
Menurut dia, harus ada pula lembaga yang memegang komando untuk memastikan kesejahteraan anak pada 1.000 hari pertama. “Kalau tidak ditangani dengan baik, sangat mungkin akan terjadi anak bertubuh kerdil atau stunting,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Hasto Wardoyo, menyoroti pentingnya desain besar pengendalian kependudukan untuk menyusun strategi dalam memetik bonus demografi.
Menurut dia, bonus demografi tersebut juga mengalami tantangan karena tidak merata di setiap provinsi. Tantangan lainnya ialah masih rendahnya kualitas SDM dan peran pemerintah daerah. “Pemda harus mengembangkan potensi-potensi lokal,” kata Hasto. (RF/Ant/X-11)
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang telah meninggal dunia dan yang tidak memiliki RT di wilayahnya.
Dukcapil DKI Jakarta tengah menghimpun data NIK warga Jakarta yang masih berdomisili di luar wilayah Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Pendatang baru yang akan menjadi warga Jakarta harus mengikuti prosedur dan aturan kependudukan.
DINAS Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta membantah rencana penertiban nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta minim sosialisasi.
Sebanyak 94 ribu data penduduk DKI Jakarta akan dinonaktifkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.
Kurang dari satu pekan menjalani hari H pemilihan umum presiden dan legislatif, permintaan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) membeludak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved