BUMDes Kewalahan Terima Orderan Batik

JUMLAH dana desa yang dikucurkan oleh Pemprov Jawa Tengah terus meningkat. Pada tahun ini kucuran dana desa mencapai Rp7,8 triliun  atau naik 17,80% dibanding 2018 sebesar Rp6,7 triliun. Di tahun ini juga titik konsentrasi penggunaan dana desa adalah pemberdayaan desa. Salah satu penerima dana desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

BUMDes di desa tersebut telah memanfaatkaan dana desa untuk menghidupkan perekonomian warga desa yang berjumlah 10.232 jiwa. Salah satu usaha yang cukup laris dari Desa Gubug adalah usaha kain batik dan bordiran.

"Kami sampai kewalahan melayani pesanan batik, karena jumlah produksi ibu-ibu pembatik tidak sebesar pesanan ysng terus datang," kata Fathonah,45, seorang pembatik, Senin (26/8).

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Gubug Hadi Santoso mengatakan dana desa yang diperoleh setiap tahunnya ini telah berhasil memandirikan kaum wanita. Sebab dengan ketrampilan yang ada dan disokong dari dana desa pada awalnya kini mereka berpenghasilan cukup untuk membantu ekonomi keluarga. Selama ini mereka mengandalkan penghasilan suami.

Dengan dana desa yang diperoleh, lanjut Hadi, selain untuk pembinaan dan pelatihan ketrampilan, juga dibelikan berbagai peralatan seperti alat batik, mesin jahit dan lainnya. Untuk menunjang usaha para warga desa, dibangun balai serba guna untuk berbagai kegiatan yang cukup presentatif. Balai serba guna ini juga dijadikan tempat usaha jual beli alat kantor, foto kopi dan usaha konveksi yang ditangani ibu-ibu PKK.

"Dibentuk BUMDes untuk menggerakkan roda bisnis ini dan hasilnya kini para wanita mandiri secara ekonomi," lanjut Hadi.

Bupati Grobogan, Sri Sumarni menyambut positif usaha para wanita desa dengan mengembangkan perekonomian desa. Sri menyebutkan dana desa Grobogan mencapai Rp289 miliar yang dikucurkan mulai 2019 ini. Dana desa ini ditujukan untuk pemberdayaan perekonomian warga. Kini hasilnya mulai terlihat dengan semakin menggeliatnya perekonomian desa.

"Jika tahun-tahun lalu banyak digunakan pembangunan infrastruktur desa dengan program padat karya tunai (PKT) seperti pembangunan jalan, jembatan, talud dan lainnya. Kini lebih pada pemberdayaan ekonomi rakyat," ujar Sri Sumarni.

baca juga: Lahan Perkebunan Mulai Krisis Air

Berbagai kegiatan ekonomi rakyat, lanjutnya, tumbuh dengan baik sesuai potensi yang ada di masing-masing desa. Untuk menjalankan roda usaha maka didirikan BUMDes yang menggarap potensi tersebut seperti usaha pertanian, bisnis, desa wisata, ketrampilan dan lainnya. (OL-3)