Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DPW Partai Nasdem Nusa Tenggara Timur (NTT) mengirim tiga wakil ke DPR RI. Mereka adalah Johnny Plate dari Dapil NTT 1, serta Kristiana Muki dan Ratu Wulla, masing-masing dari Dapil NTT 2.
Sesuai Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungaan Perolehan Suara Pemilu 2019 KPU NTT, Sabtu (11/5), Johnny yang juga Sekjen Partai Nasdem meraih suara terbaik di dapil NTT yang meliputi Kabupaten di Pulau Flores, Lembata, dan Alor, sebanyak 115.921 suara, sedangkan suara Partai Nasdem di dapil tersebut berjumlah 175.245. Suara yang masuk berasal dari 19 kabupaten, minus Kabupaten Flores Timur, Alor, dan Kota Kupang.
Di Dapil NTT 2 yang meliputi kabupaten di Pulau Timor, Sumba, Rote dan Sabu, caleg Nasdem Kristiana Muki meraih 64.680 suara, sedangkan suara Partai Nasdem berjumlah 265.658. Adapun caleg Ratu Wulla meraih 50.302 suara.
Kursi DPR RI yang diraih Nasdem tersebut lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah kursi DPR RI yang diraih Nasdem di NTT pada Pemilu 2014 yakni dua kursi.
Ketua KPU NTT Thomas Dohu mengatakan pihaknya segera menyelesaikan pleno hasil perhitungan perolehan suara untuk Flores Timur, Alor, dan Kota Kupang pada Sabtu sore. "Sesuai jadwal, hari ini (Sabtu) Pleno KPU NTT selesai," katanya. (E-2)
Pelaku membujuk korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar lebih dengan dalih menyewakan lokasi tambang. Ternyata, lokasi tambang yang dimaksud oleh pelaku itu milik orang lain.
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terancam tidak dilantik.
KPK menyebut 6.969 calon legislatif (caleg) terpilih) Pemilu 2024 belum menyerahkan LHKPN. KPU tak akan melantik caleg terplih jika belum melaporkan LHKPN
Upaya KPK dan KPU memastikan caleg bebas korupsi dengan mewajibkan penyampaian LHKPN dinilai masih memiliki celah.
Kewajiban caleg terpilih melaporkan LHKPN telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6/2024 mengenai penetapan calon terpilih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved