Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH telah menetapkan penambahan kuota haji bagi Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sebanyak 324 orang. Seiring adanya penambahan kuota haji secara nasional oleh Pemerintah Arab Saudi. Dengan demikian kuota haji Kalimantan Selatan 2019 meningkat dari 3.831 menjadi 4.155 jemaah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalsel, Noor Fahmi mengatakan penambahan kuota haji ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat Kalsel. Apalagi daftar tunggu haji di Kalsel cukup lama, mencapai 25 tahun.
"Pemerintah telah menambah jatah kuota haji bagi masyarakat Kalsel sebanyak 324 orang," tuturnya, Kamis (9/5).
Penambahan kuota haji untuk Kalsel ini merupakan bagian dari pembagian penambahan kuota sebanyak 10 ribu oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia.
baca juga : Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa Ditekan
Tambahan kuota haji ini cukup atau sama dengan tambahan satu kloter. Penambahan kuota ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama tentang pembagian alokasi tambahan kuota haji untuk tiap provinsi. Dengan demikian kuota haji Kalsel bertambah dari 3.831 jemaah menjadi 4.155 jemaah pada musim haji 2019 ini. Meski tidak terlalu besar, penambahan kuota ini mampu memangkas antrian atau daftar tunggu haji Kalsel. Provinsi Kalsel tercatat sebagai provinsi terbanyak kedua antrian setelah Sulawesi Selatan.
Lebih jauh dijelaskan Fahmi kuota haji tambahan sebanyak 10 ribu tersebut dialokasikan untuk 5.000 jemaah haji. Hal itu sesuai nomor urut porsi dan jemaah haji lansia beserta pendamping sebanyak 5.000 jemaah. (OL-3)
KPK resmi mencegah Asrul Azis Taba dan Ismail Adham ke luar negeri terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang menyeret eks Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Lebih dari 2.000 warga Nabire harus menunggu hingga 28 tahun untuk berangkat haji. Apa yang menyebabkan antrean panjang ini? Simak penjelasan lengkapnya!
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai mengkaji skema haji tanpa memerlukan antre lama di Indonesia.
Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan manipulasi pembagian 20 ribu kuota haji tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.
KPK panggil lima saksi swasta dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Kemenag. Pembagian kuota tambahan disorot karena diduga tak sesuai aturan.
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved