Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Bupati Padang Lawas Utara, Sumatra Utara, Hariro Harahap bersama sejumlah orang kemarin terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dengan dugaan melakukan politik uang. Barang bukti yang disita antara lain amplop berisi uang dan kartu nama caleg DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dari Partai Gerindra.
Kasat Reskrim Polres Padang Lawas Utara Ajun Komisaris Alexander Piliang mengatakan OTT berawal saat polisi menyetop Toyota Kijang berwarna kuning dengan nomor polisi BK 1462, kemarin dini hari.
Setelah digeledah, di mobil ada 87 amplop berisi uang masing-masing Rp200 ribu dan foto Masdoripa Siregar, caleg DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dari Partai Gerindra.
“Kami juga mendapati daftar nama orang yang menerima amplop tersebut,” kata Alexander.
Empat orang yang ditangkap di dalam mobil menyebut amplop-amplop itu dibawa dari sebuah rumah di Kecamatan Padangbolak. Polisi bergerak ke alamat tersebut yang ternyata rumah Hariro Harahap. Masdoripa Siregar sendiri ialah istri dari Hariro.
Petugas kemudian menangkap Hariro bersama sembilan orang lainnya yang diduga anggota tim sukses Masdoripa. Dari rumah itu, polisi juga menyita 187 amplop berisi uang berjumlah Rp150 ribu sampai Rp300 ribu.
Kapolres Tapanuli Selatan AKB Irwa Zaini Adib menyebut barang bukti lainnya ialah laptop, printer, stempel Partai Gerindra, stempel berlogo Prabowo-Sandi, kalender caleg, slip transaksi bank, bukti dukungan dari masyarakat, amplop kosong, telepon seluler, kuitansi, serta KTP pendukung.
Diduga, ribuan amplop sudah disebar dengan perkiraan total uang di dalamnya lebih dari setengah miliar rupiah.
“Isinya beragam, mulai Rp200 ribu hingga Rp250 ribu. Informasi yang kita terima bahkan ada 4.000 amplop,” ujar Zaini.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja menyatakan orang-orang itu akan diserahkan ke Bawaslu kabupaten dan ditindaklanjuti oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. (YP/JH/Ant/X-11)
KPK membutuhkan waktu untuk menyelidiki belasan ribu pokok pikiran (Pokir) terkait yang menggunakan dana hibah sebesar Rp2 triliun sebelum melakukan OTT di Jawa Timur.
PEMERINTAH Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) menggiatkan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap pembuang sampah sembarangan.
KPK mengumumkan status hukum Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara (Malut) Imran Jakub sebagai tersangka kasus jual beli jabatan. Dia langsung ditahan mulai dari hari ini.
KPK mengungkapkan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tidak sempurna. Akibatnya, pelaku dijerat bergantian layaknya pembangunan kasus
Praktik pelarangan berbagi password di antara pengguna layanan hiburan streaming atau Over The Top (OTT) sudah banyak dilakukan oleh pengembang layanan.
Tiga orang ASN dari Kementerian Perhubungan tertangkap tangan dalam aksi pungutan liar terhadap truk-truk yang melebihi tonase di jembatan timbang di jalan lintas Curup - Lubuklinggau
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved